Memukul Pelayan Perempuan, Wali Kota di Jepang Ditahan Polisi

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kunio Watanabe, Walikota Satte, Hiroshima, Jepang, diduga memukul seorang pelayan perempuan di bar. Sumber: mainichi.jp

    Kunio Watanabe, Walikota Satte, Hiroshima, Jepang, diduga memukul seorang pelayan perempuan di bar. Sumber: mainichi.jp

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Hiroshima, Jepang, menahan Wali kota Satte, Kunio Watanabe, 62 tahun, karena memukul seorang pelayan bar perempuan di bagian wajahnya. Tindak pemukulan dilakukan saat Watanabe mabuk dan berselang beberapa jam setelah peringatan pengeboman kota Hiroshima oleh Amerika Serikat.

    Dikutip dari rt.com, Kamis, 8 Agustus 2019, Watanabe diketahui sedang minum alkohol sendirian di sebuah bar di Naka Ward, Hiroshima pada Rabu dini hari, 7 Agustus 2019. Dia diduga telah memukul pelayan perempuan berumur 20 tahun-an beberapa kali di bagian wajah.

    Peringatan 74 tahun bom atom di Hiroshima, Jepang. Sumber: Fox News

    Kepala polisi, Watanabe mengatakan dia tidak ingat kalau telah meninju pelayan bar itu hingga beberapa kali. Dia juga tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi padanya. Polisi meyakinkan Watanabe dan pelayan perempuan di bar itu tidak saling mengenal.

    Kasus hukum yang dialami Watanabe terjadi beberapa jam setelah sekitar 50 ribu orang berkumpul di jantung kota Hiroshima memperingati 74 tahun jatuhnya serangan bom di Hiroshima oleh Amerika Serikat pada perang dunia II. Serangan itu menewaskan lebih dari 100 ribu orang dan telah menjadi perang senjata nuklir pertama di dunia.

    Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada pasukan Amerika Serikat setelah serangan bom kedua terjadi yang menghantam kota Nagasaki tiga hari kemudian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.