Pengacara Hong Kong Dukung Demonstrasi Pro Demokrasi

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengacara Hong Kong berjalan diam memprotes sikap pemerintah dalam menangani demonstrasi pro-Demokrasi. The Malaysian Reserve

    Pengacara Hong Kong berjalan diam memprotes sikap pemerintah dalam menangani demonstrasi pro-Demokrasi. The Malaysian Reserve

    TEMPO.COHong Kong – Sejumlah pengacara Hong Kong menggelar aksi berjalan diam pada Rabu, 7 Agustus 2019 sebagai bentuk dukungan terhadap demonstrasi pro-Demokrasi anti pemerintah.

    Mereka juga menyampaikan aspirasi agar pemerintah menjaga independensi departemen Kehakiman Hong Kong.

    “Saya sangat tidak suka cara pemerintah menakut-nakuti dan memecah belah publik saat ini,” kata Anita Yip, salah seorang pengacara senior seperti dilansir Channel News Asia pada Rabu, 7 Agustus 2019.

    Menurut Anita,”Pemerintah melakukan penuntutan hukum secara tebang pilih. Bagaimana publik masih bisa percaya kepada pemerintah.”

    Anita mengatakan ini terkait proses hukum berbeda yang dilakukan otoritas hukum Hong Kong terhadap warga yang memprotes pemerintah dan yang dilakukan terhadap para preman triad.

    Saat ini, polisi Hong Kong telah menahan lebih dari 500 pemrotes dan mengenakan tuduhan melakukan kerusuhan, yang bisa diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.

    Sedangkan pada saat yang sama, polisi hanya menahan 19 orang yang terlibat penyerangan ala preman triad dan telah melukai 45 orang warga di stasiun Yuen Long.

    Para pengacara ini mendukung tuntutan demonstran yang mendesak digelarnya penyelidikan independen terkait taktik polisi dalam menangani unjuk rasa.

    Mereka juga menolak campur tangan politik dalam upaya penegakan hukum. Para pengacara berjalan mengenakan jas hitam dari kantor Pengadilan Tinggi ke kantor menteri Kehakiman di bawah terik matahari.

    Unjuk rasa semakin sering terjadi di Hong Kong dan kerap berakhir dengan bentrok fisik antara demonstran dan polisi. Seperti dilansir Reuters, mereka menolak amandemen legislasi ekstradisi, yang memungkinkan otoritas hukum mengekstradisi warga ke Cina jika dianggap melanggar hukum di sana.

    Warga merasa khawatir dengan proses hukum di Cina, yang dinilai tidak transparan dan kurang menghargai HAM. Warga juga mendesak Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, yang dituding pro-Beijing agar mengundurkan diri. Namun, Carrie, yang mendapat dukungan penuh Beijing, enggan mundur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.