Cina Peringatkan Demonstran Pro Demokrasi Hong Kong

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) menggelar aksi protes di Hong Kong, Cina, 2 Agustus 2019. Ribuan PNS ikut turun ke jalan untuk memprotes RUU Ekstradisi. REUTERS/Tyrone Siu

    Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) menggelar aksi protes di Hong Kong, Cina, 2 Agustus 2019. Ribuan PNS ikut turun ke jalan untuk memprotes RUU Ekstradisi. REUTERS/Tyrone Siu

    TEMPO.COBeijing – Pemerintah Cina memperingatkan gerakan protes pro-Demokrasi di Hong Kong bahwa mereka yang bermain dengan api akan hancur.

    Pernyataan yang dikeluarkan perwakilan pemerintah Cina sehari setelah terjadinya salah satu unjuk rasa terbesar pada Senin pekan ini.

    Sejak dua bulan terakhir, Hong Kong dilanda berbagai unjuk rasa besar yang menolak legislasi ekstradisi dan meminta kebebasan berdemokrasi lebih besar.

    “Protes radikal telah berdampak merusak terhadap kesejahteraan dan stabilitas Hong Kong, mendorongnya ke tepi jurang kehancuran,” kata Yang Guang, juru bicara dari kantor Urusan Hong Kong dan Makau dari Dewan Negara Cina, seperti dilansir Channel News Asia Selasa, 6 Agustus 2019.

    Yang juga mengatakan,”Jangan keliru menilai situasi ini dan keliru menilai pengendalian diri kami sebagai bentuk kelemahan. Jangan pernah meremehkan tekad kuat dan kekuatan sangat besar dari pemerintah pusat.”

    Dia juga menegaskan Cina tetap mendukung Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, dan polisi. Para pengunjuk rasa menilai Lam cenderung pro kepada Beijing dan mendesaknya untuk mundur.

    Yang juga menilai ada sekelompok pengunjuk rasa yang menyukai kekerasan dan ada kekuatan di balik mereka.

    “Kami ingin menjelaskan kepada sekelompok sangat kecil kriminal yang brutal dan kekuatan kotor di belakang mereka: mereka yang bermain dengan api akan hancur karenanya,” kata dia.

    Seperti dilansir NPR, Yang juga mengatakan Cina tidak akan tinggal diam terhadap gangguan stabilitas di Hong Kong.

    “Kami tidak akan membiarkan setiap tindakan yang menyerang prinsip satu negara dengan dua sistem berlalu tanpa dihukum,” kata dia soal unjuk rasa di Hong Kong, yang kerap menantang otoritas pemerintah Cina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.