TEMPO.CO, New Delhi – Pemerintah India mencabut status khusus Khasmir dalam upaya mengintegrasikan wilayah berpenduduk mayoritas Muslim dengan negara, yang mayoritas berpenduduk Hindu.
Menteri Dalam Negeri, Amit Shah, mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintah federal akan menghapus Artikel 370, yang mengatur status khusus untuk wilayah Kashmir yang disengketakan.
Ketentuan itu juga memberi kewenangan terhadap negara bagian Jammu dan Kashmir untuk membuat undang-undangnya sendiri.
“Seluruh isi Konstitusi akan diterapkan untuk wilayah negara bagian Jammu dan Kashmir,” kata Amit Shah seperti dilansir Channel News Asia pada Senin, 5 Agustus 2019.
Langkah pemerintah ini juga bakal membuka kesempatan bagi orang luar untuk membeli lahan di Jammu dan Kashmir. Rencana ini bisa menimbulkan penolakan besar di Kashmir, yang menjadi wilayah rebutan antara India dan Pakistan.
Namun, langkah pemerintah India ini tetap mempertimbangkan rekrutmen tenaga kerja loka untuk mengisi posisi di pemerintahan negara bagian Jammu dan Kashmir ini.
Upaya pencabutan status khusus ini merupakan program dari Partai Bharatiya Janata, yang mengusung PM Narendra Modi.
Ini membuat para pemimpin lokal Kashmir mengingatkan tindakan pemerintah pusat India itu hanya akan menimbulkan penolakan luas di masyakarat.
Pengumuman ini terjadi beberapa jam setelah otoritas melakukan razia dan penghentian layanan internet dan telepon. Polisi juga menetapkan sejumlah pemimpin lokal ditangkap.
Layanan telepon dan internet mulai dihentikannya pada Senin pagi. Sementara para pemimpin lokal Kashmir menulis di Twitter mereka terkena status tahanan rumah.
