Unjuk Rasa di Moskow Menuntut Pemilu Bebas

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepolisian Rusia menahan lebih dari 800 demonstran yang berunjuk rasa di kota Moskow menuntut pemilu bebas. Sumber: Reuters

    Kepolisian Rusia menahan lebih dari 800 demonstran yang berunjuk rasa di kota Moskow menuntut pemilu bebas. Sumber: Reuters

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Rusia menahan lebih dari 800 demonstran yang berunjuk rasa di ibu kota Moskow pada Sabtu, 4 Agustus 2019. Para demonstran itu menuntut dilakukannya pemilu bebas.

    Diantara demonstran yang ditahan itu adalah aktivis Lyubov Sobol. Penahanan dilakukan setelah otoritas berwenang mengatakan unjuk rasa yang dilakukan itu ilegal.

    Dikutip dari reuters.com, Minggu, 4 Agustus 2019, aparat kepolisian terlihat membawa Sobol yang merupakan sekutu Alexei Navalny, politikus oposisi Rusia. Dia dimasukkan ke dalam sebuah mobil van beberapa saat sebelum unjuk rasa damai dilakukan.

    Unjuk rasa dilakukan untuk melawan aturan pemerintah yang melarang pencalonan sejumlah kandidat dari kubu oposisi yang akan berlaga dalam pemilu Rusia bulan depan. Diantara oposisi yang mencalonkan diri itu adalah Navalny.

    Kepolisian Rusia menahan lebih dari 800 demonstran yang berunjuk rasa di kota Moskow menuntut pemilu bebas. Sumber: Reuters/Tatyana Makeyeva/aljazeera.com

    Pemilu akan diselenggarakan pada September 2019 untuk memilih anggota DPRD kota Moskow.

    OVD-Info, sebuah lembaga independen melaporkan kepolisian Rusia menahan sekitar 828 demonstran di ibu kota Moskow, diantara mereka yang ditahan ada yang mengalami pemukulan dengan pentungan. Wartawan Reuters melihat ada puluhan orang ditahan.

    Laporan OVD-Info itu bertolak belakang dengan keterangan polisi yang mengklaim telah menahan 600 orang dari sekitar 1.500 demonstran yang mengikuti unjuk rasa tersebut. Dari rekaman CCTV terlihat unjuk rasa menyebar di berbagai kota Moskow. Para aktivis oposisi memperkirakan ada sekitar 10 ribu orang mengikuti unjuk rasa ini.

    Sejumlah analis mengatakan kehadiran aparat kepolisian dalam unjuk rasa Sabtu, 3 Agustus 2019, adalah salah satu yang terbesar dalam sebuah aksi protes dalam 10 tahun terakhir. Unjuk rasa ini telah membuat akses internet terputus di sejumlah area dan polisi akan membubarkan orang-orang yang tampak berkerumun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.