Mayoritas DPR AS Mulai Mendukung Pemakzulan Donald Trump

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpidato State of the Union di hadapan sesi gabungan Kongres pada Selasa, 5 Februari 2019. Ketua Fraksi Partai Drmokrat, Nancy Pelosi, duduk di belakang Trump memperhatikan. Reuters

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpidato State of the Union di hadapan sesi gabungan Kongres pada Selasa, 5 Februari 2019. Ketua Fraksi Partai Drmokrat, Nancy Pelosi, duduk di belakang Trump memperhatikan. Reuters

    TEMPO.CO, Jakarta - Mayoritas Demokrat di DPR AS sekarang mendukung penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump.

    Jumlah pendukung pemakzulan yang bertambah saat ini mungkin tidak perlu, namun ini menunjukkan bahwa dukungan di kalangan Demokrat di Capitol Hill untuk penyelidikan pemakzulan Trump terus tumbuh.

    Dilaporkan CNN, 3 Agustu 2019, anggota DPR Salud Carbajal dari California menjadi Demokrat ke-118 yang secara terbuka mendukung dimulainya penyelidikan pemakzulan pada hari Jumat. Setidaknya ada 23 anggota DPR yang mendukung pemakzulan Trump setelah penasihat khusus Robert Mueller bersaksi di Capitol Hill pekan lalu.

    "Saya sudah membaca Laporan Mueller lengkap, presiden tahu aturannya dan dia melanggarnya, dia tidak bisa berada di atas hukum," kata Carbajal. "Itulah sebabnya saya percaya inilah saatnya untuk membuka penyelidikan pemakzulan kepada Presiden Donald Trump."

    Ada peningkatan jumlah anggota DPR Demokrat yang telah mengumumkan mereka mendukung penyelidikan setelah audiensi Mueller, termasuk Katherine Clark dari Massachusetts, anggota kepemimpinan DPR Demokrat.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Robert Mueller. AP Photo/Carolyn Kaster, Foto/qz.com

    Kesaksian Mueller tidak langsung mendorong gelombang Demokrat untuk mendukung penyelidikan pemakzulan, dan banyak Republikan kongres menyatakan penampilannya sebagai akhir resmi dari upaya pemakzulan Partai Demokrat.

    Tetapi selama masa reses enam minggu pada akhir pekan lalu, jumlah Demokrat yang mendukung penyelidikan pemakzulan terus meningkat, dengan lebih dari dua puluh Demokrat secara terbuka mengumumkan keputusan mereka setelah kesaksian Muller.

    Dan sementara kelompok awal Demokrat yang mulai meminta penyelidikan sebagian besar terdiri dari kubu progresif, beberapa Demokrat arus utama atau moderat telah bergabung.

    Demokrat juga meningkatkan pertarungan pemakzulan menyusul kesaksian Mueller ketika Komite Kehakiman DPR mengumumkan bahwa mereka menuntut untuk mendapatkan dokumen rahasia dari laporan Mueller di pengadilan federal. Komite berargumen bahwa mereka membutuhkan informasi untuk memutuskan apakah akan memakzulkan Presiden, dan Ketua Jerry Nadler, seorang Demokrat New York, mengatakan komite itu pada dasarnya sudah melakukan penyelidikan setara penyelidikan pemakzulan.

    Gugatan tersebut meningkatkan penyelidikan terhadap Presiden yang dilakukan oleh komite yang dapat mengarah pada proses pemakzulan, yang akan dipimpin oleh Komite Kehakiman. Nadler dan komite Demokrat lainnya mengatakan bahwa pengajuan pengadilan adalah langkah baru yang menandakan komite tersebut secara aktif mempertimbangkan apakah akan mengajukan pasal-pasal pemakzulan.

    Ketua DPR Nancy Pelosi telah meremehkan kemungkinan pemakzulan sejak Demokrat mengambil alih mayoritas pada Januari, tetapi juga bersumpah bahwa partai akan meminta pertanggungjawaban Presiden melalui pengawasan ketat pemerintah.

    Ketua DPR juga bersikeras pekan lalu bahwa dia tidak berusaha untuk menunda pemakzulan.

    Pada Jumat, kantor ketu DPR AS menguraikan upaya partainya untuk menyelidiki administrasi Trump, menambahkan Demokrat di Kongres terus membuat undang-undang, menginvestigasi dan litigasi terkait potensi pemakzulan Donald Trump.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.