Pemerintah Trump Sanksi Menlu Iran Mohammad Javad Zarif

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mohammad Javad Zarif melepaskan jabatan sebagai Menteri Luar Negeri Iran, Senin, 25 Februari 2019. Sumber: Tehran Times

    Mohammad Javad Zarif melepaskan jabatan sebagai Menteri Luar Negeri Iran, Senin, 25 Februari 2019. Sumber: Tehran Times

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Donald Trump akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada Rabu kemarin.

    Mohammad Javad Zarif, diplomat bependidikan Amerika yang menegosiasikan perjanjian nuklir 2015 pada era Obama, diyakini sebagai figur yang mampu membuka dialog Iran dan AS saat ini.

    Namun langkah terbaru Gedung Putih memupus harapan dialog dengan Iran. Pada Rabu, pejabat Gedung Putih menyebut Zarif sebagai lengan propaganda Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, menurut laporan New York Times, 31 Juli 2019.

    Tidak jelas sanksi apa yang dikenakan ke Zarif, atau apakah sanksi akan melarang Zarif mengunjungi AS.

    Selama pertemuan di PBB dua minggu lalu, Zarif memberikan wawancara kepada jaringan televisi dan bertemu dengan wartawan, dan tampak terhibur oleh desas-desus bahwa Amerika Serikat berusaha untuk menghukumnya. Wawancara-wawancara itu membuat marah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan pejabat lainnya, yang berargumen bahwa dia menyalahgunakan visanya, yang membatasi dia untuk pertemuan-pertemuan yang terkait dengan PBB dan membatasi pergerakannya pada tiga bangunan.

    "Menteri Luar Negeri Zarif adalah pendukung utama kebijakan Ayatollah Khamenei di seluruh kawasan dan di seluruh dunia," kata Pompeo pada Rabu malam. "Penunjukan Javad Zarif hari ini mencerminkan kenyataan ini."

    Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, yang telah mengisyaratkan langkah tersebut beberapa minggu yang lalu, mengatakan pihaknya bermaksud untuk mengirim pesan ke Iran, yakni "Javad Zarif mengimplementasikan agenda sembrono pemimpin tertinggi Iran dan merupakan juru bicara utama rezim di seluruh dunia."

    Meskipun tidak jelas apakah Zarif memiliki aset di Amerika Serikat, yang akan dibekukan di bawah sanksi AS, ia mungkin dilarang memasuki negara itu. Jika ya, sanksi dapat menghentikan kunjungan rutinnya ke misi Iran ke PBB di New York, di mana Mohammad Javad Zarif sering membawa kasus Iran ke forum.

    Seorang pejabat senior pemerintahan Trump menyebut Zarif telah diberikan terlalu banyak kredibilitas selama bertahun-tahun, mengatakan bahwa dia berfungsi sebagai menteri propaganda, bukan menteri luar negeri.

    Beberapa saat setelah pengumuman sanksi oleh pemerintahan Trump, Zarif menanggapi berita itu di Twitter.

    "Alasan AS untuk mengenakan sanksi ke saya adalah karena saya adalah juru bicara utama Iran di seluruh dunia," twit-nya.

    "Apakah kebenaran itu menyakitkan? Itu tidak berpengaruh pada saya atau keluarga saya, karena saya tidak memiliki properti atau kepentingan di luar Iran dan Terima kasih telah menganggap saya ancaman besar bagi agenda Anda," tambah Mohammad Javad Zarif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.