Cina Bakal Menggelar Latihan Militer di Perairan Dekat Taiwan

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Angkatan bersenjata Cina akan menggelar latihan militer pada pekan ini di perairan dekat Taiwan. Latihan militer ini dilakukan setelah Beijing sebelumnya mengatakan siap memerangi setiap gerakan untuk memerdekakan Taiwan, yang saat ini berstatus daerah otonomi khusus. 

    Badan Keamanan Maritim Cina tidak menyebut persisnya seperti apa latihan militer itu nantinya, termasuk apa yang akan dilibatkan dan kapan persisnya dilakukan. Hanya disebut, latihan militer akan dilakukan di area pantai Provinsi Guangdong dan Fujian wilayah barat Taiwan. Kawasan itu akan dibersihkan terhitung Senin pekan depan sekitar pukul 6 pagi hingga lima hari ke depan yang berakhir pukul 6 sore. 

    Disebut pula area bibir pantai Provinsi Zhejiang di utara Taiwan tidak bisa dilalui dengan bebas lagi hingga Kamis sore, 9 Agustus 2019.

    Angkatan Bersenjata Taiwan melakukan latihan militer menyusul naiknya ancaman dari Cina. Sumber Reuters

    Dikutip dari reuters.com, Senin, 29 Juli 2019, Cina mengklaim wilayah demokratik Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari negara itu dan tidak pernah melepaskan penggunaan kekuatan militer untuk membuat Taiwan tetap berada di bawah kendali Beijing. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Taiwan, termasuk latihan pengepungan pulau dan mengirimkan kapal-kapal perang ke area laut sekitar Taiwan.

    Sebelumnya pada Mei 2019, Taiwan menggelar latihan militer tahunan dan bersumpah akan mempertahankan diri dari ancaman Cina. Pada akhir pekan lalu, Cina menegaskan kembali siap berperang melawan siapapun yang mencoba memisahkan Taiwan dari Negara Tirai Bambu itu. Beijing juga menuding Amerika Serikat telah merusak stabilitas global dan mencela penjualan senjata ke Taiwan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.