Sejauh Apa Militer Cina Turun Tangan Atasi Demo di Hong Kong?

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Setiap 1 Juli, militer Cina mengundang warga Hong Kong melihat atraksi militer untuk memperingati kembalinya Hong Kong dari Inggris.[CNN]

    Setiap 1 Juli, militer Cina mengundang warga Hong Kong melihat atraksi militer untuk memperingati kembalinya Hong Kong dari Inggris.[CNN]

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan Cina membuka kemungkinan mengerahkan militer Cina untuk mengatasi demonstrasi rusuh yang mengguncang Hong Kong.

    Tidak ada jumlah resmi yang diumumkan ke publik berapa tentara yang ditempatkan di Hong Kong, namun New York Times pada 25 Juli 2019, melaporkan estimasi antara 6.000 dan 10.000 personel.

    Kebanyakan tentara bersiaga di Shenzhen, kota perbatasan Hong Kong dengan Cina daratan. Shenzen dipilih selain lebih mudah untuk berlatih, sekaligus lebih murah untuk ditinggali.

    22 tahun sejak truk pasukan dan pengangkut personel lapis baja Cina meluncur ke Hong Kong setelah penyerahannya dari Inggris, Tentara Pembebasan Rakyat Cina memiliki peran yang sangat terbatas di kota.

    Namun dilaporkan Tentara Pembebasan Rakyat Cina memiliki 19 situs di Hong Kong, termasuk 19 barak. Beberapa fasilitas militer terkemuka adalah resimen helikopter di pangkalan udara Shek Kong, pangkalan laut Pulau Stonecutters, dan markas besar di sepanjang Victoria Harbor.

    Markas besar itu, di sebuah gedung yang dulunya adalah pusat komando militer Inggris, berada di seberang jalan dari badan legislatif Hong Kong dan kantor-kantor pemerintah lokal utama. Jadi protes yang berkeliaran di kota selama berminggu-minggu sering terjadi tidak jauh dari markas tentara.

    Para pengunjuk rasa umumnya mengabaikannya, dan para prajurit tampaknya mengabaikan para pengunjuk rasa. Tetapi selama protes massa pro demokrasi di Hong Kong lima tahun lalu, orang-orang di lantai yang lebih tinggi dari bangunan itu kadang-kadang terlihat mengawasi pengunjuk rasa di jalan-jalan di bawah.

    Peran garnisun militer di Hong Kong

    Sebagai model "satu negara, dua sistem", di mana Hong Kong merupakan bagian semi-otonom dari Cina, maka Hong Kong bisa mengoperasikan institusi lokalnya sendiri. Tetapi hubungan luar negeri dan pertahanan nasional berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat di Beijing.

    Jadi polisi dan pengadilan Hong Kong bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban, sementara tentara yang ditempatkan di kota tidak akan ikut campur dalam urusan lokal, menurut hukum garnisun untuk Hong Kong dan Hukum Dasar, konstitusi lokal.

    Tetapi pemerintah lokal dapat meminta bantuan Beijing dari garnisun dalam pemeliharaan ketertiban umum dan dalam bantuan bencana.

    Militer tidak pernah dipanggil untuk membantu ketertiban umum, tetapi tahun lalu, ratusan tentara membantu menebang pohon setelah topan menghantam Hong Kong.
    Garnisun sering mengundang publik untuk melihat persenjataan dan menonton latihan, tetapi jarang melihat seorang prajurit di Hong Kong di luar fasilitas militer.

    Namun militer memang mempublikasikan partisipasi tentara dalam latihan di Hong Kong bulan lalu, ketika gerakan protes tumbuh. Foto-foto yang dibawa oleh surat kabar militer resmi menunjukkan tentara di atas kapal angkatan laut di Hong Kong.

    Tentara Cina menggelar pertunjukkan latihan militer di latar International Commerce Center (ICC), gedung pencakar langit tertinggi di Hong Kong.[CNN]

    Peluang pengerahan militer

    Ketika Kolonel Senior Wu Qian, juru bicara Kementerian Pertahanan Cina Rabu kemarin memperingatkan tentang kemungkinan keterlibatan militer, ia menunjukkan bahwa hukum akan mengizinkan tindakan tersebut. Namun sejauh ini, tidak ada indikasi bahwa pemerintah Hong Kong menginginkan pasukan untuk turun tangan. Dua kali dalam sebulan terakhir, pihak berwenang setempat telah membantah laporan mengenai rencana untuk menggunakan militer Cina untuk tujuan keamanan di Hong Kong.

    Undang-undang menyatakan bahwa tindakan semacam itu harus diprakarsai oleh pemerintah Hong Kong, meskipun ketentuan lain dari Undang-Undang Dasar memungkinkan komite tetap Kongres Rakyat Nasional untuk menyatakan keadaan darurat di Hong Kong jika kekacauan membahayakan persatuan atau keamanan nasional.

    Dalam praktiknya, keputusan semacam itu akan dibuat oleh pemimpin Cina, Xi Jinping, dengan kemungkinan keterlibatan Komite Tetap Politbiro, tingkat kekuatan politik tertinggi di Cina, kata Willy Lam, asisten profesor di Pusat Studi Cina di Hong Kong University.

    Keputusan seperti itu tampaknya tidak segera terjadi, dan pada titik ini, pembicaraan tentang kekuatan militer mungkin merupakan taktik untuk menekan para pemrotes untuk mundur, kata Lam. Salah satu hambatan utama untuk menggunakan tentara adalah bahwa hal itu akan sangat merusak reputasi kepemimpinan Cina, katanya.

    "Cina akan kehilangan muka," kata Mr. Lam. "Mengirim militer Cina akan berarti bahwa 22 tahun setelah dimulainya kembali kedaulatan, Beijing telah gagal memenangkan hati dan pikiran di Hong Kong dan perlu mengandalkan kekuatan kasar."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.