Amerika Serikat akan Eksekusi Mati Terpidana usai Vakum 16 Tahun

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • William Barr memberikan kesaksian di Komite Kehakiman Senat yang mendengarkan pencalonannya sebagai jaksa agung Amerika Serikat di Capitol Hill di Washington, AS, 15 Januari 2019.[REUTERS / Yuri Gripas]

    William Barr memberikan kesaksian di Komite Kehakiman Senat yang mendengarkan pencalonannya sebagai jaksa agung Amerika Serikat di Capitol Hill di Washington, AS, 15 Januari 2019.[REUTERS / Yuri Gripas]

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah federal Amerika Serikat akan melakukan eksekusi mati setelah 16 tahun penangguhan.

    Sejak 2003, pemerintah AS belum mengeksekusi mati terpidana. Namun jaksa agung mengumumkan akan mengekskusi lima terpidana mati pada Desember, menurut laporan New York Times, 26 Juli 2019.

    Pada Kamis, Jaksa Agung William P. Barr mengumumkan akan mencabut moratorium hukuman mati sejak 2003. Lima orang terpidana kasus pembunuhan anak-anak akan diekskusi pada Desember dan Januari di penjara federal di Terre Haute, Indiana. Rincian jadwal eksekusi akan diumumkan segera.

    Jaksa agung masih menuntut hukuman mati dalam beberapa kasus federal, termasuk untuk Dylann S. Roof, terpidana supremasi kulit putih yang divonis menembak mati sembilan pengunjung gereja Afrika-Amerika pada 2015, dan Dzhokhar Tsarnaev, pembom Boston Marathon. Keduanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati.

    Tetapi pemerintah federal hanya mengeksekusi tiga narapidana sejak mengembalikan hukuman mati pada tahun 1988, termasuk Timothy J. McVeigh, pembom Kota Oklahoma, pada tahun 2001, dan Louis Jones Jr., yang dieksekusi pada tahun 2003 karena pemerkosaan dan pembunuhan seorang prajurit perempuan.

    "Di bawah pemerintahan kedua belah pihak, Departemen Kehakiman telah meminta hukuman mati terhadap penjahat terburuk," kata Barr dalam sebuah pernyataan. "Departemen Kehakiman menegakkan aturan hukum, dan kami berutang kepada para korban dan keluarga mereka untuk meneruskan hukuman yang dijatuhkan oleh sistem peradilan kami."

    Barr juga mengatakan bahwa ia telah mengeluarkan protokol menggantikan prosedur tiga obat yang sebelumnya digunakan dalam eksekusi federal dengan obat tunggal, pentobarbital, yang tersedia secara luas. Penggunaan obat itu dikritik karena eksekusi yang gagal yang memicu banyak tuntutan hukum.

    Barr tidak mengatakan mengapa pemerintahan Trump mengembalikan eksekusi sekarang, tetapi Departemen Kehakiman juga mengajukan pemberitahuan pada hari Kamis dalam kasus jangka panjang yang menantang penggunaan kombinasi tiga obat, mengatakan bahwa hukuman mati nanti akan menggunakan protokol baru. Departemen Kehakiman menyelesaikan logistik untuk menjadwalkan eksekusi dan mengubah prosedur suntik mati beberapa minggu lalu, menurut seorang pejabat departemen.

    Presiden Trump telah lama mendukung hukuman mati, menyatakan tahun lalu bahwa pengedar narkoba harus dieksekusi. Dengan menerapkannya pada narapidana yang dihukum karena membunuh anak-anak, ia dapat membuat argumen yang lebih kuat secara politis untuk hukuman mati di tengah berkurangnya dukungan publik.

    Demokrat, termasuk calon presidennya, segera mengkritik Barr. Senator Kamala Harris dari California menyebut hukuman mati "tidak bermoral dan sangat cacat". Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts menyatakan kembali penentangannya terhadap hukuman mati.

    Kandidat presiden Demokrat semakin mempertaruhkan oposisi terhadap hukuman mati setelah puluhan tahun pendukung partai mendukungnya.
    Mantan Wakil Presiden Joseph R. Biden Jr. berbalik arah ketika ia meluncurkan platform peradilan pidana pada hari Selasa, bergabung dengan hampir semua lawannya. Dia mencatat bahwa 160 orang yang dijatuhi hukuman mati sejak 1973 di Amerika Serikat kemudian dibebaskan, sebuah statistik yang dia ulangi Kamis di Twitter, menambahkan, "Karena kita tidak dapat memastikan bahwa kita menyelesaikan kasus ini dengan benar setiap waktu, kita harus menghilangkan hukuman mati."

    Biden adalah sponsor utama rancangan undang-undang yang menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan dan Penegakan Hukum tahun 1994. Beberapa tahanan yang dijadwalkan akan dieksekusi berhak mendapatkan hukuman mati federal berdasarkan undang-undang tersebut.

    Menanggapi pengumuman Departemen Kehakiman, anggota DPR Ayanna S. Pressley, Demokrat dari Massachusetts, memperkenalkan undang-undang yang akan menghapuskan hukuman mati federal.

    Mahkamah Agung AS mengembalikan hukuman mati pada tahun 1976, empat tahun setelah secara efektif menjatuhkannya. Banyak negara bagian dengan cepat mengadopsi undang-undang yang mengembalikan hukuman mati, meskipun pemerintah federal tidak melakukan eksekusi mati sampai 1988 untuk beberapa pelanggaran dan 1994 untuk kasus yang lebih banyak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.