Bersiap Perang, Militer Cina Upgrade Teknologi Senjata Canggih

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Xi Jinping menyerahkan bendera militer Pasukan Pembebasan Rakyat Cina kepada Komandan Pasukan Roket, Wei Fenghe, pada Januari 2016. The Standard - Hongkong

    Presiden Xi Jinping menyerahkan bendera militer Pasukan Pembebasan Rakyat Cina kepada Komandan Pasukan Roket, Wei Fenghe, pada Januari 2016. The Standard - Hongkong

    TEMPO.COBeijing – Pemerintah Cina menjabarkan rencana membangun sebuah pasukan moderen berteknologi canggih dalam rencana pertahanan nasional yang dipublikasikan pada Rabu, 24 Juli 2019.

    Pada saat yang sama, Beijing menuding Amerika Serikat melemahkan stabilitas keamanan strategis global.

    Beijing juga memperingatkan adanya upaya untuk memerdekakan Taiwan.

    “Kompetisi strategis internasional sedang bangkit,” begitu bunyi dokumen resmi pemerintah Cina seperti dilansir Channel News Asia pada Rabu, 24 Juli 2019.

    Dokumen ini juga menyatakan pemerintah AS telah mengubah pendekatan keamanan nasional dan strategi pertahanan dengan mengadopsi kebijakan unilateral atau sepihak.

    Ini merupakan dokumen resmi pertama pertahanan Cina sejak 2012, yang membuka ambisi militer global Cina. Cina merupakan pemilik kekuatan terbesar militer di dunia saat ini.

    “AS telah memprovokasi dan mengintensifkan kompetisi diantara negara besar, meningkatkan secara signifikan pengeluaran militernya, mendorong pengembangan kekuatan tambahan nuklir, luar angkasa, siber dan pertahanan rudal serta melemahkan stabilitas strategis global,” begitu bunyi dokumen resmi ini.

    Cina juga menuding bahwa AS melemahkan stabilitas strategis global dengan menambah pengeluaran militer dan menjual senjata ke Taiwan.

    Ini terkait pengumuman Kementerian Luar Negeri Amerika, yang menyatakan menyetujui penjualan senjata senilai US$2.2 miliar atau sekitar Rp31 triliun ke Taiwan.  

    Pemerintah Cina juga menegaskan dalam dokumen resmi atau white paper itu bahwa militernya atau People’s Liberation Army masih tertinggal dalam urusan penggunaan teknologi canggih atau cutting edge technology untuk persenjataan.

    “Perang bergerak ke arah ‘perang cerdas’,” begitu bunyi dokumen itu. Ini merujuk pada penggunaan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence, big data, layanan awan atau cloud computing, dan berbagai teknologi canggih baru berdasarkan teknologi informasi,” begitu bunyi dokumen.

    Cina meningkatkan pengeluaran belanja militer dan berada di peringkat nomor dua setelah Amerika. Cina berencana meningkatkan anggaran militer sebanyak 7.5 persen pada 2019.

    Meskipun berencana melakukan upgrade atau pemutakhiran besar-besaran, pemerintah Cina mengklaim pasukan militernya bertujuan damai.

    Namun, Cina masih bersikap keras secara domestik dan berjanji akan mengatasi gerakan separatis di Xinjiang dan Tibet.

    Beijing juga masih berkukuh bahwa Taiwan merupakan bagian dari wilayahnya.

    “Cina akan dan harus bersatu,” begitu bunyi dokumen itu. “Cina memiliki keteguhan dan kemampuan untuk menjaga kedaulatan nasional. Cina tidak akan pernah mengizinkan pemisahan bagian wilayahnya oleh siapapun,” kata dia.

    Dokumen itu juga menyebut separatis Taiwan sebagai ancaman terbesar terhadap upaya reunifikasi damai dengan Cina.

    “PLA akan mengalahkan siapapun yang mencoba memisahkan Taiwan dari Cina,” begitu isi dokumen ini.

    PLA sedang berfokus mengejar ketertinggalan teknologi senjata yang digunakan oleh militer AS dan Eropa Barat.

    Saat ini, militer Cina sedang membangun kapal induk ketiga dan membuat sejumlah kapal perang penghancur, jet tempur dan rudal balistik presisi. Kementerian Cina juga mengatakan tidak berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan militer terkait Taiwan jika diperlukan.

    Reuters melansir Taiwan telah bersiap menghadapi kemungkinan invasi militer dari Cina dengan meningkatkan kemampuan teknologi senjatanya. Taiwan dikabarkan telah memesan sejumlah jet tempur F-16 dan F-35 serta tank Abrams yang supercanggih buatan manufaktur senjata asal Amerika.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.