DPR Menunggu Kesaksian Robert Mueller untuk Jatuhkan Trump

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Robert Mueller. AP Photo/Carolyn Kaster, Foto/qz.com

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Robert Mueller. AP Photo/Carolyn Kaster, Foto/qz.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Sehari sebelum penasihat khusus FBI Robert Mueller bersaksi tentang Donald Trump di depan Kongres AS, Departemen Kehakiman memerintahkan Mueller untuk membatasi pernyataannya.

    Pada Rabu waktu Amerika, Mueller dijadwalkan untuk bersaksi di depan komite Dewan Peradilan dan Intelijen yang dipimpin Demokrat untuk membahas penyelidikannya mengenai peran Rusia dalam pemilihan AS 2016, kontak antara kampanye Trump dan Moskow, dan upaya presiden untuk menghalangi penyelidikan.

    Wakil Jaksa Agung Bradley Weinsheimer menulis dalam sebuah surat kepada Mueller pada Senin bahwa kesaksian mantan direktur FBI harus tetap dalam batas-batas laporan investigasi penasihat khusus setebal 448 halaman yang dirilis departemen dalam bentuk 'yang sudah disunting' pada 18 April.

    Weinsheimer menulis bahwa beberapa hal yang dicakup oleh penyelidikan dilindungi oleh "hak istimewa eksekutif," sebuah prinsip hukum yang diterapkan oleh presiden AS untuk menjaga cabang pemerintah lainnya dari mendapatkan akses ke informasi cabang eksekutif internal tertentu. Biasanya digunakan untuk menjaga diskusi internal antara presiden dan penasihatnya pribadi.

    Namun Ketua Komite Kehakiman House Jerrold Nadler, seperti dilaporkan Reuters pada 24 Juli 2019, mengatakan Mueller tidak harus mematuhi surat itu.

    "Dia tidak bekerja untuk mereka. Dan surat itu menanyakan hal-hal yang berada di luar kewenangan lembaga untuk bertanya bahkan jika dia masih bekerja untuk mereka," kata Nadler.

    Dia mengatakan dia tidak berpikir surat itu menimbulkan hambatan bagi anggota komite.

    "Saya pikir sangat arogan departemen kehakiman untuk mencoba mengajarinya apa yang harus dikatakan," tambah Nadler. "Itu adalah upaya menutup-nutupi terus menerus oleh pemerintah untuk menjaga informasi dari orang-orang Amerika."

    Seorang juru bicara untuk Mueller, Jim Popkin, mengatakan surat itu telah diterima, tetapi menolak berkomentar lebih lanjut.

    Popkin dan staf Komite Kehakiman DPR membenarkan bahwa Aaron Zebley, mantan wakil penasihat khusus yang memiliki pengawasan harian atas penyelidikan di kantor penasihat khusus, akan menemani Mueller ke persidangan.

    Zebley diperkirakan tidak akan menjadi saksi.

    Tapi pada Selasa, anggota Komite Kehakiman DPR dari Republik, Doug Collins, meningkatkan kemungkinan bahwa Zebley bisa bersaksi di bawah sumpah.

    Zebley sebelumnya menjabat sebagai kepala staf FBI ketika Mueller sebagai direktur FBI.

    Baik Mueller dan Zebley bergabung dengan firma hukum WilmerHale pada tahun 2014 setelah meninggalkan FBI, dan Zebley sebelumnya juga bekerja untuk Mueller melakukan penulisan pidato, menurut formulir etika yang diajukan ke Departemen Kehakiman.

    Sementara Trump menyuarakan ketidaksenangannya di Twitter dengan membiarkan Zebley, yang merupakan anti-Trump, untuk membantu Robert Mueller dengan kesaksiannya.

    New York Times melaporkan, Ketua Demokrat dari dua komite DPR, Jerrold Nadler dari New York dan Adam B. Schiff dari California, akan memimpin pertanyaan untuk kedua sesi. Tetapi Partai Republik sedang bersiap untuk mencoba melawan mereka, dipimpin oleh Doug Collins dari Georgia dan Devin Nunes of California, dengan bantuan dari Jim Jordan dari Ohio, salah satu kritikus paling vokal dari investigasi Robert Mueller terkait campur tangan Rusia dalam kampanye pilpres Donald Trump.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.