TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, yang berjuang untuk nasib politiknya, tampaknya terisolasi tanpa dukungan taipan dan pengusaha setelah dihantam berminggu-minggu protes RUU Ekstradisi.
Tidak satu pun pengusaha atau pemimpin bisnis senior yang muncul di depan umum untuk menawarkan kata-kata dukungan, di tengah-tengah protes massa terhadapnya dan RUU Ekstradisi yang sangat ditentang sejak Juni, dan bahkan setelah bentrokan keras antara pengunjuk rasa dan polisi.
Pendahulunya, Leung Chun-ying, sangat tidak populer, tetapi pada saat demonstrasi 2014, dia tidak sendirian. Selama 79 hari protes Pendudukan, banyak pemimpin bisnis memberikan kepercayaan pada pemerintah.
Jadi mengapa sekutu pemerintah dalam bisnis secara mencolok menolak mendukung Carrie Lam?
1. Pengusaha bisa jadi sasaran RUU Ekstradisi
Menurut ulasan South China Morning Post, 21 Juli 2019, para elit bisnis yang memiliki andil dalam keseimbangan kekuatan politik di Hong Kong membentuk seperempat dari 1.200 anggota Komite Pemilihan yang memilih Lam sebagai kepala eksekutif dalam pemilihan kecil pada Maret 2017.
Para pengamat menunjuk beberapa perbedaan antara demonstrasi 2014 dan krisis saat ini yang dapat menjelaskan keengganan sekutu pemerintah untuk membuka diri.
Pertama, tidak seperti kerangka pemilu yang memicu Protes Pendudukan 2014, RUU ekstradisi disusun oleh Lam. Bahkan jika itu mudah disetujui oleh Beijing, itu bukan arahan tingkat atas dari pemerintah pusat.
Karena itu, selama protes 2014 dan jauh sebelum Li berbicara, taipan seperti ketua Henderson Land Development Lee Shau-kee dan ketua Wharf Holdings Peter Woo Kwong-ching, dengan cepat membuat pernyataan.
Beijing mengharapkan tidak kurang dari mereka, kata pengamat, dan memang menginginkan lebih, jika laporan penasaran dari Xinhua akhir bulan itu merupakan indikasi.
Dua minggu setelah Li berbicara, Xinhua menerbitkan sebuah laporan berita berbahasa Inggris pada 25 Oktober, yang mencantumkan nama-nama empat taipan Hong Kong, termasuk Li, Lee dan Woo dan Robert Kuok Hock-nien, yang, katanya, "enggan untuk memihak sisi manapun selama protes 2014."
Laporan itu secara misterius ditarik kembali tujuh jam kemudian. Tidak ada penjelasan yang diberikan.
Satu demi satu, miliarder lain di Hong Kong angkat bicara, menekankan perlunya stabilitas bagi kemakmuran Hong Kong untuk terus berlanjut.
Kedua, keengganan elit bisnis kali ini berkaitan dengan sikap mereka sendiri terhadap RUU tersebut, yakni mereka melihat diri mereka sebagai target potensial undang-undang. Oleh karena itu, pengusaha lokal juga vokal dalam mengungkapkan keprihatinan mereka. Mereka termasuk orang-orang seperti mantan pejabat kota No. 2 Henry Tang Ying-yen, dan ketua Dewan Pengembangan Perdagangan yang baru Peter Lam Kin-ngok. Tang, yang sekarang menjadi anggota komite tetap badan penasihat utama Cina, Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC), mengatakan kekhawatiran sektor bisnis terhadap RUU itu dapat dipahami.
Taipan surat kabar Charles Ho Tsu-kwok, anggota CPPCC, juga mendesak pejabat pemerintah untuk berpikir dengan hati-hati.
Analis politik Universitas Politeknik, Dr Chung Kim-wah mengatakan, kebisuan para taipan saat ini adalah untuk mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap kesombongan pemerintah.
Ilmuwan politik Universitas Cina, Ma Ngok berkata, "Protes pendudukan 2014 adalah tentang Beijing, dan para taipan harus angkat bicara...tetapi RUU itu tidak. Lam juga membuat marah banyak pemimpin bisnis, dan meremehkan oposisi di berbagai sektor."
2. Tidak ada tokoh sentral dalam gerakan anti-RUU Ekstradisi
