Penyewa Kamar Airbnb Terkejut dengan Sederet Aturan Toilet

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi toilet duduk. victoriaplum.com

    Ilustrasi toilet duduk. victoriaplum.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Seorang penyewa kamar di layanan Airbnb mengunggah sederet aturan penggunaan toilet saat menginap di sebuah kamar.

    Pengguna Twitter bernama Ian Hickton mengatakan mendapatkan aturan toilet yang panjang ini saat menggunakan jasa Airbnb pada awal Juli 2019.

    “Aturan nyata di rumah dari kamar Airbnb yang saya tinggal semalam,” kata Hickton seperti dilansir News pada Kamis, 19 Juli 2019.

    Inti dari aturan penggunaan toilet itu sebenarnya sederhana yaitu pengguna kamar harus menjaga kondisi toilet dalam keadaan kering.

    Ini termasuk saat penyewa menggunakan washtafel. Pemilik menuliskan aturan penyewa tidak boleh menyipratkan air ke cermin. Jika cermin basah maka penyewa harus mengelapnya.

    Penyewa kamar Airbnb juga diharuskan menggunakan sikat toilet seusai menggunakan ruangan itu agar situasi tetap bersih.

    Aturan ini begitu detail di diketik di atas selembar kertas. Hickton mengunggah foto dari lembaran aturan toilet itu ke Twitter dan mendapat beragam tanggapan dari netizen.

    Seorang netizen menulis,”Saya terlalu murah untuk menyewa jasa pembersih ruangan dan saya hanya ingin melihat dolar.”

    Netizen lainnya menilai aturan di kamar Airbnb itu bernada merendahkan pengguna. Lalu netizen ketiga mempertanyakan penggunaan sikat untuk membersihkan dudukan toilet. “Siapa juga yang mau menggunakan sikat toilet untuk membersihkan dudukan wc,” kata netizen ini.

    Namun, ada juga netizen yang mengatakan aturan itu masuk akal. Ini karena toilet itu digunakan bersama dengan penghuni kamar lainnya di rumah itu. “Saya kira itu alasannya dalam hal ini,” kata netizen ini soal aturan di kamar yang ditawarkan Airbnb ini


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.