Cina Sebut Laporan Operasi Pengaruh di Singapura Absurd

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi lewat sepucuk surat resmi. Lee Hsien Loong menilai, kemenangan Jokowi adalah mandat yang sangat besar yang diterima dari rakyat Indonesia. Jokowi berkesempatan untuk melanjutkan kepemimpinannya, dan dengan visinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. REUTERS

    Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi lewat sepucuk surat resmi. Lee Hsien Loong menilai, kemenangan Jokowi adalah mandat yang sangat besar yang diterima dari rakyat Indonesia. Jokowi berkesempatan untuk melanjutkan kepemimpinannya, dan dengan visinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. REUTERS

    TEMPO.COBeijing – Pemerintah Cina menanggapi sebuah hasil riset yang menyatakan Beijing menggelar operasi pengaruh di Singapura sebagai hal yang absurd atau tidak masuk akal.

    Laporan itu dipublikasikan oleh sebuah lembaga riset dari Amerika Serikat yaitu Jamestown Foundation pada 16 Juli 2019.

    Laporan ini berjudul “A Preliminary Survey of CCP Influence Operations in Singapore”. Isi laporan ini menyebutkan bahwa tujuan fundamental dari upaya propaganda pemerintah Cina di Singapura adalah untuk membangun identitas Cina di Singapura.

    “Laporan itu mencoba meminggirkan persahabatan dua bangsa kita dan mengganggu pertukaran normal antara dua negara,” begitu pernyataan dari kedubes Cina di Singapura lewat laman Facebook pada Jumat, 19 Juli 2019 seperti dilansir Channel News Asia pada Jumat, 19 Juli 2019.

    Juru bicara Kedubes Cina juga menyatakan,”Koneksi unik dalam sejarah dan budaya antara Cina dan Singapura merupakan keuntungan alamiah dalam mempromosikan kerjasama bilateral. Namun sayangnya ini digunakan oleh seseorang sebagai alasan untuk menyerang dan melukai tidak hanya Cina tapi juga Singapura.”

    Juru bicara Kedubes Cina mengatakan,”Kebohongan adalah kebohongan. Semakin diulang semakin tidak masuk akal.”

    Menurut pemerintah Cina lewat kedubes di Singapura,”Kami merasa senang melihat pencapaian Singapura dalam pertukaran dan kerjasama dengan semua negara. Kami menghormati Singapura sebagai negara multikultural dan multiagama dan akan tetap berkomitmen mengembangkan hubungan yang ramah dengan Singapura berdasarkan saling menghormati, kesetaraan dan saling menguntungkan”

    Hasil riset ini mengklaim bahwa Partai Komunis Cina lewat pemerintah Cina menggunakan organisasi budaya, asosiasi marga atau klan dan asosiasi bisnis, program pemuda dan bahasa Cina untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat berbeda di Singapura.

    Hasil riset ini juga menyebutkan asosiasi bisnis bertindak sebagai,”Alat lobi paling kuat bagi kepentingan Cina di Singapura. Dan mereka telah melobi pemerintah Singapura untuk kepentingan posisi pro-PRC.”

    Laporan riset ini disusun oleh Russell Hsiao, yang merupakan direktur eksekutif Global Taiwan Institute. Kedubes Cina di Singapura menyebut riset ini berisi tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan mendistorsi kebenaran.”

    Artikel ini juga menyebut bahwa banyak pemerintah melakukan operasi pengaruh di negara lain. Namun, Cina menggunakan taktik front bersatu dengan pendekatan holistik yang membedakannya dengan operasi pengaruh negara lain.

    Hsiao menyebut kebijakan-kebijakan Presiden Cina, Xi Jingpin, mengaburkan garis antara rakyat Cina dan Cina diaspora. Ini menghasilkan propaganda yang intensif dan munculnya legislasi baru terkait diaspora Cina. “Ini meningkatkan kekhawatiran di Singapura,” kata dia.

    Menurut Hsiao,”Pemerintah Singapura memandang identitas sebagai isu eksistensial dan cenderung menolak upaya pengaruh Partai Komunis Cina atau PKC ke area ini.” Saat ini, Singapura juga sedang ditekan untuk berpihak dalam kompetisi antara AS dan Cina, yang semakin meningkat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.