Menlu Iran Zarif Protes Pembatasan Diplomat oleh Amerika

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana saat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pidato dalam sidang umum PBB ke-73 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis, 27 September 2018. JK menyatakan jutaan warga Palestina yang kini mengungsi dipertaruhkan karena masalah status quo Yerusalem yang tak kunjung usai. Foto: Kemenlu

    Suasana saat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pidato dalam sidang umum PBB ke-73 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis, 27 September 2018. JK menyatakan jutaan warga Palestina yang kini mengungsi dipertaruhkan karena masalah status quo Yerusalem yang tak kunjung usai. Foto: Kemenlu

    TEMPO.CONew York – Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengatakan pembatasan perjalanan para diplomat negara dan keluarga mereka oleh pemerintah Amerika Serikat di Kota New York sebagai tindakan tidak manusiawi.

    Para diplomat Iran hanya diizinkan untuk melakukan perjalanan antara gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa, kantor misi Iran di PBB, kediaman duta besar Iran untuk PBB dan bandara John F. Kennedy.

    “Ini jelas bukan tindakan yang ramah. Larangan itu menempatkan anggota misi diplomatik dan keluarga mereka dalam kondisi tidak manusiawi,” kata Zarif seperti dilansir Reuters pada Rabu, 17 Juli 2019.

    Zarif melanjutkan,”Bagi saya ini tidak masalah karena saya tidak punya pekerjaan lain selain di ketiga gedung itu.”

    Sebelum pembatasan ini diberlakukan, para diplomat asal Korea Utara, Kuba dan Iran telah dibatasi pergerakannya dalam radius 40 kilometer dalam kawasan Columbus Circle di Midtown Manhattan. Saat ini, menurut data dari Buku Biru PBB atau Blue Book PBB, ada 13 diplomat Iran yang bekerja di New York.

    Soal pembatasan diplomat Iran ini, pejabat PBB mengatakan telah memberitahukan keprihatinan soal pembatasan perjalanan ketat ini kepada pemerintah AS.

    Pejabat kemenlu AS mengatakan negaranya telah bertindak dalam sikap yang konsisten dengan kewajiban negara sesuai perjanjian 1947 dengan PBB.

    Hubungan AS dan Iran memburuk, seperti dilansir CNN, karena Presiden Donald Trump menarik negaranya keluar dari Perjanjian Nuklir 2015 pada 2018. Trump lalu mengenakan sanksi ekonomi dan mengirim pasukan ke kawasan Timur Tengah.

    Iran membalas dengan menembak jatuh drone canggih Global Hawk dan mengurangi komitmen dalam perjanjian nuklir dengan memproduksi uranium berkadar rendah melebih jumlah 300 kilogram.

    Pemerintah Iran juga mengatakan akan mengembalikan pengayaan uranium itu menjadi 20 persen seperti sebelum perjanjian di teken dengan kemungkinan pengayaan kadar uranium lebih tinggi.

    Menurut Zarif kepada media di PBB, AS melakukan perang ekonomi terhadap Iran.

    “AS menggelar perang ekonomi terhadap Iran. Ini menarget masyarakat sipil. Ini sama saja dengan terorisme,” kata dia.

    Saat ditanya apa langkah yang perlu dilakukan untuk menurunkan ketegangan, Zarif dari Iran mengatakan,”Itu harus berhenti. Begitu itu berhenti, maka hal-hal lain akan mengikuti.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.