Uni Eropa Bersepakat Tempuh Diplomasi Soal Nuklir Iran

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perjanjian nuklir Iran melibatkan Inggris, Prancis, Jerman, Rusia dan Cina setelah Amerika Serikat menyatakan diri keluar dari perjanjian itu pada 2018. Ecfr.eu

    Perjanjian nuklir Iran melibatkan Inggris, Prancis, Jerman, Rusia dan Cina setelah Amerika Serikat menyatakan diri keluar dari perjanjian itu pada 2018. Ecfr.eu

    TEMPO.COBrussel – Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, mengatakan negara-negara Eropa belum berencana menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa terkait pelanggaran kesepakatan nuklir oleh pemerintah Iran.

    Baca juga: Prancis, Jerman dan Inggris Minta Dialog Soal Nuklir Iran

    Ini karena Eropa menilai pelanggaran itu tidak bersifat signifikan. Uni Eropa lebih memilih jalur diplomasi untuk mengurangi krisis yang sedang terjadi.

    “Untuk saat ini, tidak ada pihak dari perjanjian nuklir Iran yang mengindikasikan akan menggunakan mekanisme itu,” kata Federica Mogherini seusai rapat di Brussel, Belgia, kepada media seperti dilansir Reuters pada Senin, 15 Juli 2019.

    Mogherini melanjutkan ini berarti,”Belum ada negara yang saat ini berdasarkan data dari IAEA menilai Iran melakukan pelanggaran secara signifikan.”

    Baca juga: Apa Isi Perjanjian Nuklir Iran yang Ditolak Amerika Serikat?

    Pemerintah Iran, seperti diberitakan CNN sebelumnya, menyatakan telah memproduksi jumlah uranium berkadar rendah melebihi kuota tahunan yaitu 300 kilogram.

    Pejabat dari lembaga nuklir Iran juga menyatakan pemerintah dan Dewan Keamanan Tertinggi mempertimbangkan untuk meningkatkan pemrosesan kadar uranium menjadi 20 persen atau lebih. Iran telah memproduksi uranium pada level 20 persen sebelum menandatangani perjanjian nuklir 2015.

    Perjanjian nuklir itu membatasi pengayaan uranium hanya pada level 3.67 persen atau uranium berkadar rendah untuk keperluan sipil. Sedangkan uranium untuk keperluan militer yaitu pembuatan bom membutuhkan kadar minimal 90 persen.

    Baca juga: Eropa Desak Rapat Digelar Bahas Perjanjian Nuklir Iran

    Lembaga pemantau nuklir internasional IAEA mengkonfirmasi langkah pemerintah Iran itu dengan menyatakan Teheran telah memproduksi uranium pada kadar 4.5 persen pada pekan lalu.

    Sebelum rapat Brussel digelar, Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt, mengatakan Iran masih relatif jauh dari kemampuan memproduksi bom nuklir. “Masih ada jendela kecil untuk menjaga agar perjanjian nuklir tetap berlaku,” kata dia.

    Menurut Perjanjian Nuklir Iran 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA, setiap pelanggaran dalam perjanjian ini akan dibahas oleh Joint Commission atau Komisi Gabungan.

    Komisi ini terdiri dari Iran, Cina, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan Uni Eropa.

    Amerika Serikat tidak menjadi anggota komisi ini karena Presiden Donald Trump telah menarik negaranya keluar dari perjanjian itu pada 2018.
    Trump juga memerintahkan sanksi ekonomi terhadap Iran seperti larangan pembelian minyak mentah dan penggunaan dolar untuk ekspor dan impor.

    Baca juga: Lima Negara Tanggapi Soal Perjanjian Nuklir Iran, Apa Katanya?

    Menurut Mogherini, UE bakal fokus pada upaya diplomasi untuk mengurangi ketegangan.

    Ini untuk menghindari terjadinya perang di kawasan Timur Tengah, yang bisa membahayakan pasokan energi global.

    “Perjanjian nuklir tidak dalam keadaan baik tapi masih hidup. Kami berharap dan kami mengundang Iran untuk membalik langkah-langkah ini dan memenuhi kesepakatan secara penuh,” kata Mogherini sambil menambahkan langkah pemerintah Iran masih bisa dibalik.

    Teheran mendesak UE untuk memenuhi komitmen soal manfaat ekonomi setelah menandatangani perjanjian nuklir 2015 itu. Namun, mekanisme manfaat ekonomi ini belum berjalan karena adanya sanksi ekonomi dari AS. Iran mendesak agar bisa menjual minyak mentah sebagai pemasukan bagi ekonominya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.