Prancis, Jerman dan Inggris Minta Dialog Soal Nuklir Iran

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Prancis Macron terlihat sedang mengobrol ringan dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel, pada peringatan Perang Dunia I, yang berakhir seratus tahun lalu, di Monumen Kemenangan atau Arc de Triomphe di ibu kota Paris pada Ahad, 11 Novemver 2018.

    Presiden Prancis Macron terlihat sedang mengobrol ringan dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel, pada peringatan Perang Dunia I, yang berakhir seratus tahun lalu, di Monumen Kemenangan atau Arc de Triomphe di ibu kota Paris pada Ahad, 11 Novemver 2018.

    TEMPO.CO, Paris - Tiga negara besar di Eropa menyerukan dialog untuk mengakhiri eskalasi ketegangan terkait program nuklir Iran.

    Baca juga: Apa Isi Perjanjian Nuklir Iran yang Ditolak Amerika Serikat?

     

    Hubungan Amerika Serikat dan Iran memburuk terkait program nuklir ini dan pengerahan pasukan di kawasan Teluk.

    Seruan ini datang dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman, Angela Merkel, dan menteri senior Inggris David Lidington.

    “Kami meyakini waktunya telah tiba untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mencari jalan untuk menghentikan eskalasi ketegangan dan melanjutkan dialog,” begitu pernyataan dari ketiga pemimpin yang diumumkan Istana Elysee di Prancis seperti dilansir Reuters dan Channel News Asia pada Senin, 15 Juli 2019.

    Baca juga: Eropa Desak Rapat Digelar Bahas Perjanjian Nuklir Iran

     

    Pengumuman ini dilakukan bersamaan dengan Peringatan Hari Bastille di Paris, Prancis.

    “Risiko yang ada menunjukkan perlunya semua pemangku kepentingan untuk berhenti sejenak dan mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi-konsekuensi dari tindakan mereka,” begitu isi pernyataan tadi.

    Ketiga negara Eropa ini merupakan penandatangan Perjanjian Nuklir Iran 2015, yang masih berlaku saat ini. Dua negara lain yang ikut meneken perjanjian ini adalah Rusia dan Cina.

    Baca juga: Lima Negara Tanggapi Soal Perjanjian Nuklir Iran, Apa Katanya?

     

    AS sempat ikut menandatangani perjanjian ini pada 2015 pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama. Namun, Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian ini pada 2018 dan mulai mengenakan sanksi ekonomi terhadap Iran seperti pelarangan pembelian minyak mentah.

    Reuters melansir keputusan Trump ini mengecewakan negara-negara sekutu di Eropa. Iran membalas keputusan Trump dengan menaikkan produksi uranium kadar rendah 3.67 persen melebihi batas 300 kilogram per tahun.

    Baca juga: Senator Amerika Usul Pembangkit Listrik Nuklir Iran

     

    Pemerintah Iran juga mengatakan mempertimbangkan untuk meningkatkan pengayaan uranium itu hingga level 20 persen atau lebih. Uranium untuk tujuan bom membutuhkan pengayaan minimal 90 persen.

    “Kami merasa prihatin atas risiko Perjanjian Nuklir 2015 menjadi tidak efektif karena ada sanksi yang dilakukan AS dan keputusan Iran untuk tidak lagi mengimplementasikan beberapa ketentuan dari kesepakatan ini,” kata ketiga pemimpin Eropa.

    Ketiganya juga menyuarakan keprihatinan atas keputusan Iran untuk menyimpan stok uranium dan memperkaya kadarnya melebih batasan yang diatur dalam perjanjian.

    Ketiga negara akan terus mendukung kesepakatan nuklir dan implementasinya oleh pemerintah Iran. “Kami mendesak Iran untuk membalik keputusannya baru-baru ini,” begitu bunyi pernyataan itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.