TEMPO.CO, Tokyo - Hubungan Jepang dan Korea Selatan menegang setelah pada akhir pekan lalu Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor bahan baku semikonduktor ke Seoul.
Baca juga: Korea Selatan dan Jepang Perang Dagang, Mengadu ke Amerika
“Kedua pemerintah bakal terlibat dalam perselisihan yang akan berlangsung setidaknya beberapa bulan dan bisa membuat hubungan kedua negara menjadi buruk,” kata Scott Seaman, direktur Asia dari lembaga konsultan politik Eurosia Group seperti dilansir CNBC pada Senin, 8 Juli 2019.
Konflik ini bermula dari sentimen pasca Perang Dunia II dari Korea Selatan terhadap Jepang dan telah berlangsung beberapa dekade terakhir. Berikut ini beberapa poin mengenai konflik antara Korea Selatan dan Jepang:
Baca juga: Perang Dagang, Korea Selatan Serukan Boikot Produk Jepang
- Pendudukan
Selama masa pendudukan Jepang di Semenanjung Kora pada 1910 – 1945, banyak perempuan Korea Selatan yang dipaksa bekerja sebagai pelacur di lokasi pelacuran militer Jepang.
Tokyo menggunakan istilah “comfort women” atau perempuan penghibur sebagai eufemisme untuk menyebut pelacuran paksa yang dilakukan militernya pada Perang Dunia II>
Jepang meminta maaf soal ini sebagai bagian dari kesepakatan pada 2015. Tokyo juga menyediakan dana 1 miliar yen atau sekitar US$9.4 juta atau sekitar Rp130 miliar sebagai kompensasi finansial untuk para perempuan yang menjadi korban.
Kelompok advokasi HAM di Korea Selatan mengencam soal dana ini. Pemerintah Korea Selatan lalu menghapus dana itu pada Jumat, 5 Juli 2019. Pemerintah Jepang memperingatkan tindakan ini bisa berdampak pada hubungan bilateral kedua negara.
Baca juga: Korea Selatan Mau Adukan Jepang ke WTO, Soal Apa?
- Penguranan Ekspor
Pemerintah Jepang mengharuskan eksportir mendaftarkan diri jika akan mengekspor bahan bakur semikonduktor ke Korea Selatan. Bahan baku ini terkait dengan pembuatan produk lemari pendingin, farmasi, pengolahan logam dan semikonduktor.
“Proses baru ini diduga untuk membuat proses pengiriman bahan baku ke Korea Selatan menjadi lambat,” kata Seaman. Izin untuk setiap pengiriman ekspor lewat kapal membutuhkan waktu 90 hari pengurusannya.
- Daftar Putih
Pemerintah Jepang juga mencabut Korea Selatan dari Daftar Putih dan akan berlaku pada Agustus 2019. Ada 27 negara yang masuk dalam daftar ini terkait rezim kontrol ekspor. Jepang menggelar diskusi setiap dua tahun dengan negara-negara ini.
Korea Selatan dan Jepang mengadakan pertemuan terakhir pada 2016. Dan sejak Presiden Moon Jae-in berkuasa pada Mei 2017, Korea Selatan dan Jepang belum pernah bertemu. Ini menunjukkan adanya kepercayaan yang rusak diantara kedua negara.
Baca juga: Masyarakat Korea Selatan dan Jepang Bersimpati Atas Gempa
- Dampak
Dampak pengurangan ekspor bahan baku Jepang ini terasa langsung ke industri ponsel cerdas dan semikonduktor, yang menjadi industri andalan Korea Selatan. Ini bakal membuat publik kedua negara terlibat dalam sentimen yang membuat mereka enggan membeli barang dari negara tetangganya masing-masing atau mengunjungi sebagai turis.
