Pendukung dan Kontra Taiwan Bentrok di New York Amerika

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kelompok pendukung dan penolak kedatangan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, bentrok fisik di depan Hotel Grand Hyatt pada Kamis, 11 Juli 2019. Reuters

    Kelompok pendukung dan penolak kedatangan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, bentrok fisik di depan Hotel Grand Hyatt pada Kamis, 11 Juli 2019. Reuters

    TEMPO.CONew York – Kelompok pendukung dan penolak kedatangan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, di New York, Amerika Serikat, terlibat bentrok fisik pada Kamis, 11 Juli 2019.

    Baca juga: Kunjungan ke Amerika, Presiden Taiwan Sebut Demokrasi Terancam

     

    Media Taiwan menyiarkan rekaman video menunjukan bentrokan erjadi di luar Hotel Grand Hyatt, yang menjadi lokasi menginap Tsai saat perjalanan transit selama dua hari di AS.

    “Taiwan tidak akan tunduk kepada intimidasi,” kata kantor kepresidenan Taiwan seiring dimulainya kunjungan ke AS meski tidak menyebut nama Cina secara spesifik seperti dilansir Channel News Asia pada Jumat, 12 Juli 2019.

    “Semua kesulitan hanya akan memperkuat determinasi kami untuk keluar ke panggung internasional.”

    Tsai bertemu dengan perwakilan 17 negara, yang masih mendukung Taiwan. Dia juga akan menghadiri forum bisnis pada Jumat waktu AS dan bertemu para siswa pada Sabtu pagi sebelum berangkat menuju kawasan Karibia.

    Dia akan mengunjungi Haiti, St Vincent dan Grenadines, St Lucia, dan St Kitts and Nevis, yang semuanya masih mengakui Taiwan.

    Baca juga: Hadapi Invasi Cina, Amerika Desak Taiwan Naikkan Bujet Pertahanan

    Cina telah merangkul lima negara yang awalnya mendukung Taiwan sejak Tsai terpilih sebagai Presiden pada 2016.

    Tsai melakukan transit ini dalam perjalanan menuju kawasan Karibia untuk menguatkan dukngan diplomatik atas status negara itu, yang ditekan Beijing agar segera menyatu dengan Cina.

    “Kelompok penolak Tsai, yang terlihat mengibarkan bendera Cina, meneriakkan slogan dan berkelahi dengan kelompok pendukung. Satu orang terlihat ditahan dan diborgol petugas polisi AS,” begitu dilansir Channel News Asia pada Kamis, 5 Juli 2013.

    Baca juga: Hubungan Cina Versus Amerika Memanas Soal Taiwan, Ada Apa?

    Taiwan, yang menganut sistem demokrasi selama tujuh dekade terakhir ini, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan AS. Ini karena AS mengakui Cina pada 1979 dari sebelumnya mendukung Taiwan.

    Namun, Washington tetap menjadi sekutu tidak resmi terkuat dan penyuplai senjata canggih terbesar untuk Taiwan.

    Cina menilai Taiwan sebagai bagian dari teritorialnya. Beijing juga telah bersumpah akan menyatukan Taiwan pada suatu hari nanti dan jika perlu menggunakan kekuatan.

    Cina cenderung bersikap reaktif terhadap semua negara yang menunjukkan dukungan diplomasi kepada Taiwan.

    Baca juga: Senat Amerika Serikat Ingin Tingkatkan Hubungan dengan Taiwan

    “Cina menolak keras kunjungan resmi antara AS dan Taiwan,” kata Geng Shuang, juru bicara kemenlu Cina, saat jumpa pers pada Jumat lalu.

    “Kami mendesak AS agar tidak mengizinkan Tsai Ing lewat teritorialnya,” kata Geng sambil menambahkan,”AS seharusnya tidak menjadi platform bagi kekuatan separatis Taiwan untuk merdeka.”

    Saat ini, Amerika dan Cina sedang terlibat Perang Dagang, yang telah berlangsung sekitar satu tahun dan belum mencapai kata sepakat. AS dan Cina juga bersitegang di kawasan Laut Cina Selatan terkait klaim teritorial Beijing atas kawasan yang kaya dengan lalu lintas kapal dagang serta cadangan minyak dan gas alam.

    Ini membuat hubungan AS dan Taiwan semakin dekat. Berbeda dengan tiga Presiden AS terakhir yang enggan menghadapi kemarahan Beijing, Presiden AS, Donald Trump, justru meningkatkan hubungan dengan Taiwan.

    Pada pekan lalu, Kemenlu AS justru mengumumkan persetujuan penjualan senilai sekitar US$2.2 miliar untuk berbagai jenis senjata berteknologi canggih untuk Taiwan di tengah ketegangan dengan Cina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.