Amal Clooney Kecewa Ada Pimpinan Negara Angkat Bahu Soal Jurnalis

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengacara hak asasi manusia internasional, Amal Clooney, berbicara saat konferensi

    Pengacara hak asasi manusia internasional, Amal Clooney, berbicara saat konferensi "Pers di Balik Jeruji: Meruntuhkan Keadilan dan Demokrasi" dalam Majelis Umum PBB ke-73 di kantor pusat PBB, Amerika Serikat, Jumat, 28 September 2018. AP

    TEMPO.CO, Inggris - Duta kebebasan pers dan pengacara Amal Clooney menganggap para pemimpin negara kurang proaktif dalam menegakkan kebebasan pers. Dalam panelnya di Media Freedom Conference 2019, perempuan yang juga istri dari aktor George Clooney itu menganggap para pemimpin negara kerap angkat bahu jika dihadapkan dengan kasus kebebasan pers.

    Baca: Amal Clooney Kritik Donald Trump di Konferensi Kebebasan Pers

    "Banyak jurnalis meninggal bukan karena perang saja, tapi lantaran mereka mengungkap kejahatan dan korupsi yang berkaitan dengan kepentingan publik," ujar Amal Clooney di Printworks, London, Rabu malam, 10 Juli 2019. Kasus kebebasan pers mencapai salah satu kondisi terburuknya tahun lalu menurut UNESCO, International Federation of Journalist (IFJ), dan Committee to Protect Journalist (CPJ).

    UNESCO dan IFJ mengungkapkan, pada akhir 2018 ada lebih dari 90 wartawan tewas dibunuh karena menjalankan tugas jurnalistik mereka. Sementara itu, CPJ, mengumumkan kurang lebih 251 jurnalis ditangkap dalam tugas di tahun 2018.

    Salah satu kasus kebebasan pers yang menjadi sorotan tahun lalu adalah pembunuhan jurnalis The Washington Post asal Saudi, Jamal Khashoggi. Dia sempat menghilang secara misterius ketika berkunjung konsulat Arab Saudi di Istanbul Turki. Belakangan, diketahui bahwa Jamal Khashoggi dibunuh karena liputan-liputannya yang kritis perihal pemerintahan Arab Saudi.

    Tak hanya kasus Jamal Khashoggi yang menjadi perhatian di tahun 2018. Penangkapan dua jurnalis Reuters asal Myanmar, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo juga menjadi topik hangat perihal kebebasan pers. Keduanya sempat ditangkap dan divonis tujuh tahun penjara karena dianggap telah melanggar aturan kerahasiaan negara saat meliput pembantaian Rohingya.

    Baca juga: Amal Clooney Ditunjuk Sebagai Duta Kebebasan Media

    Media Freedom Conference 2019, yang diselenggarakan dari 10 - 11 Juli 2019, merupakan langkah Pemerintah Inggris dan Kanada untuk mengangkat kembali isu kebebasan pers atau kekerasan terhadap wartawan kembali ke permukaan. Berbagai perusahaan media, praktis media, pemangku kepentingan, dan duta kebebasan pers seperti Amal Clooney diundang untuk bersama-sama mencari solusi atas masalah kebebasan pers.

    Amal Clooney melanjutkan, sikap "mana tahu" dari berbagai pemimpin negara membuat kasus-kasus kebebasan pers tidak tertangani hingga tuntas. Bahkan, dia mengklaim banyak pembunuh jurnalis masih melangkah bebas hingga saat ini.

    Agar kasus kebebasan pers seperti pembunuhan terhadap jurnalis bisa ditekan, Amal Clooney meminta berbagai pemimpin negara untuk mulai aktif menegakkan kebebasan pers. Hal itu, menurut dia, tak terkecuali memberikan tekanan diplomatik terhadap negara-negara tetangga yang memperlakukan jurnalisnya dengan kejam.

    "Pidato tidak cukup untuk menyelesaikan perkara kekerasan terhadap jurnalis. Ketika kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi, pemimpin negara harus berani mendorong investigasi atas masalah yang terjadi dan menuntaskannya," ujar Amal Clooney yang tidak lupa bagaimana kasus Jamal Khashoggi sempat didiamkan untuk beberapa waktu.

    Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt, mengomentari pernyataan Clooney perihal pemerintah kerap lepas tangan perihal kasus kebebasan pers. Hunt, yang menjadi kandidat perdana menteri baru Inggris, tidak menyangkal pernyataan Clooney. Dia menyatakan bahwa pemerintah Inggris akan berupaya agar apa yang ditakutkan Amal Clooney tidak berkelanjutan.

    Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt, memberikan pandangannya soal pentingnya kebebasan pers di Media Freedom Conference 2019, London, Inggris, Rabu malam, 10 Juli 2019. TEMPO | Istman MP

    Beberapa inisiatif dan program, kata Hunt, mulai disiapkan untuk melindungi pekerja media dengan besar anggaran mencapai 600 ribu Poundsterling atau setara Rp 10,6 miliar. Inisiatif tersebut meliputi pendampingin hukum hingga pelatihan jurnalistik. "Kebebasan pers adalah nilai universal untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang absolut dikhawatirkan akan menjadi kekuasan yang korup," menurut Hunt.

    Yang menarik, bagimana respons Jeremy Hunt ketika seorang wartawan menyinggung sikap Inggris terhadap Saudi mengingat mereka ada di balik kasus Jamal Khashoggi dan menjadi tuan rumah pertemuan G-20. Alih-alih menunjukkan sikap tegas seperti keinginan Amal Clooney, James Hunt memberikan jawaban aman.

    Menurut Hunt, ada banyak urusan penting yang membuat Inggris masih berkomunikasi dengan Arab Saudi. Dan di satu sisi, G20 akan lebih membahas isu ekonomi dibandingkan kebebasan pers. "Pada beberapa situasi, mungkin tepat untuk langsung memberikan pernyataan publik. Namun, ada juga situasi yang harus menggunakan pendekatan privat. Hal yang terpenting, ada niat dan upaya," ujar Hunt.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.