Penyanyi Pop Hong Kong Kritik Cina di Forum Dewan HAM PBB

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana di dalam gedung parlemen Hong Kong yang dipenuhi para demonstran anti-pemerintah, di Cina, Senin malam, 1 Juli 2019. Aksi ini digelar untuk merayakan peringatan penyerahan Hong Kong oleh Inggris ke Cina pada 1 Juli 22 tahun yang lalu. REUTERS/Tyrone Siu

    Suasana di dalam gedung parlemen Hong Kong yang dipenuhi para demonstran anti-pemerintah, di Cina, Senin malam, 1 Juli 2019. Aksi ini digelar untuk merayakan peringatan penyerahan Hong Kong oleh Inggris ke Cina pada 1 Juli 22 tahun yang lalu. REUTERS/Tyrone Siu

    TEMPO.COJenewa – Aktivis sekaligus penyanyi pop Hong Kong mendesak dunia internasional untuk terus menekan pemerintah Cina saat berpidato di Forum Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.

    Baca juga: Aktivis Pro Demokrasi Hong Kong Bakal Terus Unjuk Rasa

     

    Seorang diplomat dari Beijing terlihat menginterupsi dua kali saat penyanyi pop Denise Ho Wan-sze, yang juga aktivis, berpidato. Ho telah beberapa kali mengikuti unjuk rasa mendukung demokrasi di Hong Kong beberapa waktu terakhir ini.

    Sebelum berpidato, Ho juga mengatakan AS dan dunia internasional memiliki kekuatan untuk menyuarakan HAM di Hong Kong.

    “Mereka memiliki kekuatan untuk menekan Cina,” kata dia seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa, 9 Julli 2019.

    Baca juga: Empat Organisasi Jurnalis Tolak RUU Ekstradisi Hong Kong

     

    Saat berpidato di Forum Dewan HAM PBB, Ho mengecam rencana amandemen legislasi ekstradisi, yang memicu krisis politik terbesar di Hong Kong.

    Proses amandemen yang telah disebut batal ini memungkinkan pemerintah Hong Kong dan otoritas hukum untuk mengekstradisi warga ke Cina.

    “Apakah PBB akan menggelar rapat untuk melindungi rakyat Hong Kong,” kata Ho sambil bertanya kepada para perwakilan negara anggota. Dia menegaskan kebebasan berekspresi di Hong Kong sedang mengalami serangan.

    Baca juga: 1 Juta Warga Hong Kong Demo Tolak RUU Ekstradisi Cina

    Dewan HAM PBB dapat menggelar sidang istimewa untuk menanggapi krisis global yang sedang berlangsung di sebuah negara.

    Sidang seperti ini akan menghasilkan resolusi untuk menarik perhatian publik dunia akan masalah yang sedang terjadi. Namun, resolusi itu tidak mengikat.

    Saat Ho sedang berpidato, Sekretaris Pertama Cina, Dai Demao, melakukan interupsi dua kali. Mekanisme yang disebut sebagai “points of order” ini digunakan oleh perwakilan negara anggota jika merasa pembicara melanggar aturan PBB.

    Dai menyatakan Ho melakukan penghinaan terhadap Beijing dengan menyamakan Cina dengan Hong Kong dari pada menyebut Hong Kong sebagai bagian dari Cina.

    Baca juga: 5 Poin Menarik Soal Kontroversi RUU Ekstradisi Hong Kong

     
     

    Setelah berpidato, Ho mengatakan kepada media bahwa dia tidak berusaha menyamakan Cina dan Hong Kong pada level yang sama.

    Namun, Ho menambahkan,”Kami semua berada dalam bahaya di Hong Kong karena kami terancam menjadi salah satu kota di Cina, yang bisa membuat kami kehilangan kebebasan berpendapat.”

    Menurut Ho saat ini merupakan titik kritis yang bisa memastikan Hong Kong mampu menjaga dirinya atau tidak.

    Media SCMP melansir Ho datang ke sidang 41 Forum Dewan HAM PBB atas undangan dua lembaga swadaya masyarakat  yaitu UN Watch, dan Human Rights Foundation.

    Baca juga: Cina Dukung Hong Kong Soal RUU Ekstradisi

    Dewan HAM PBB berbasis di Swiss dan beranggotakan 47 negara untuk mempromosikan dan melindungi HAM di semua negara.

    Secara terpisah, Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan proses amandemen legislasi soal ekstradisi telah mati. Ini karena rencana amandemen ini mendapat penolakan luas dari masyarakat Hong Kong.

    Namun, kalangan aktivis pro demokrasi di Hong Kong menegaskan mereka tidak akan mundur berunjuk rasa hingga pemerintah mencabut rencana amandemen itu dari program legislasi di Dewan Legislatif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.