20 Negara Minta PBB Investigasi Kampanye Anti-Narkoba Duterte

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan mantan pengguna napza yang tergabung dalam Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia melakukan aksi unjuk rasa, di depan Kedutaan Besar Filipina, Jakarta, 11 Oktober 2016. Menurut merka, tindakan Duterte pada pengguna narkoba dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. TEMPO/Imam Sukamto

    Puluhan mantan pengguna napza yang tergabung dalam Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia melakukan aksi unjuk rasa, di depan Kedutaan Besar Filipina, Jakarta, 11 Oktober 2016. Menurut merka, tindakan Duterte pada pengguna narkoba dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 20 negara secara resmi menyerukan agar dilakukan investigasi oleh PBB terkait pembunuhan pada ribuan orang dalam kampanye perang melawan narkoba yang dilakukan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

    Iceland telah memasukkan rancangan resolusi ke Dewan HAM PBB yang didukung oleh negara-negara Eropa. Rancangan itu berisi desakan kepada pemerintah Filipina untuk mencegah pembunuhan tanpa proses hukum. Langkah ini juga menandai untuk pertama kali Dewan HAM PBB diminta menyasar masalah ini.

    Baca juga:Operasi Anti Narkoba, Polisi Ungkap Kebun Katinon di Vila Puncak

    Seorang bocah ikut berunjuk rasa di depan Markas Kepolisian Filipina di Manila, Filipina, 25 Agustus 2016. Dalam memerangi Narkoba, Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberi instruksi kepada aparat keamanan untuk menembak mati tersangka di tempat. AP Photo

    Baca juga:Banyak Jalan Artis Terjerat Narkoba, Ini yang Terjadi

    Dikutip dari reuters.com, Sabtu, 6 Juli 2019, Pemerintah Duterte menyebut lebih dari 5 orang terduga pengedar narkoba tewas terbunuh oleh kepolisian anti-narkoba yang bertugas memerangi narkoba. Namun para aktivis sangat yakin setidaknya 27 ribu orang terduga pengedar narkoba terbunuh sejak Presiden Duterte terpilih pada 2016 lalu.

    Perang terhadap narkoba juga telah menjadi alasan atas kematian Myka, balita perempuan berusia 3 tahun, yang tertembak mati dalam operasi penggerebekan anti-narkoba pada akhir pekan lalu.

    "Setelah tiga tahun dengan 27 ribu korban tewas dalam perang melawan narkoba, korban tewas yang umumnya kelompok masyarakat miskin. Ini adalah perkiraan kasar. Ini kasus pembunuhan tanpa proses hukum terburuk di dunia," kata Ellecer Carlos dari iDefend, sebuah kelompok yang bermakas di Manila.

    Dewan HAM PBB rencananya akan melakukan pemungutan suara untuk memutuskan resolusi tersebut sebelum 12 Juli 2019. Filipina adalah salah satu dari 47 negara anggota Dewan HAM PBB.

    Menurut Carlos, pihaknya waswas negara-negara di Asia kemungkinan tidak akan memberikan hak suara mereka dalam proses pemungutan suara itu. Dengan begitu, hasil pemungutan suara nanti akan sangat tipis untuk dukungan dilakukannya investigasi terhadap perang melawan narkoba Filipina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.