Ekrem Imamoglu, Wali Kota Istanbul Calon Pesaing Erdogan

TEMPO.CO, Jakarta - Wali kota baru Istanbul, Ekrem Imamoglu, jadi topik perbincangan politik Turki sebagai tokoh yang mampu menyaingi Presiden Recep Tayyip Erdogan, bahkan sebelum resmi bertugas sebagai wali kota.

Imamoglu menghindari pertanyaan soal itu dan mengatakan saat ini dia akan fokus melayani Istanbul untuk lima tahun ke depan, kota metropolitan berpenduduk 15 juta jiwa, di mana seperempatnya hidup di bawah garis kemiskinan.

"Saat ini saya adalah orang yang sepenuhnya berkonsentrasi pada pemerintahan," katanya pada hari pertama di kantor wali kota Jumat lalu. "Tapi jika ada yang melihat bintang kita tinggi di langit, kami berterima kasih pada mereka."

Baca juga: Temui Jokowi di Sela KTT G20, Erdogan Mau Kunjungi Indonesia

Imamoglu mengatakan dia sepenuhnya bermaksud menggunakan dukungan rakyat yang memilihnya pada 23 Juni sebagai mandat, untuk melawan Erdogan dan membawa demokrasi dan keadilan bagi seluruh Turki.

"Ini berubah menjadi perjuangan sebuah bangsa," kata wali kota baru yang menang dalam pemilihan ulang, setelah partai Erdogan menuduh ada kecurangan dalam pemungutan suara Maret. "Ini adalah pemilihan tentang Istanbul, pada saat yang sama merupakan perjuangan untuk demokrasi."

Dikutip dari New York Times, 5 Juli 2019, Imamoglu dari Partai Rakyat Republik, atau CHP, partai tertua di Turki, didirikan oleh presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Ataturk, dan merupakan penantang utama dominasi Erdogan atas kancah politik.

Sejak Erdogan berkuasa dengan Partai Keadilan dan Pembangunan, atau Partai AK, dalam pemilihan pada tahun 2002, oposisi gagal mencegahnya memperluas kontrolnya atas lembaga-lembaga Turki, yang banyak di antaranya merupakan warisan Ataturk.

Baca juga: Perang Dagang Turki - AS, 3 Ancaman Erdogan kepada Trump

Partai CHP berjuang untuk memerangi persepsi yang berkembang bahwa Erdogan tidak terkalahkan, kata Kemal Kilicdaroglu, ketua partai sejak 2010. Perolehan suara partai CHP terhenti di sekitar 25 persen, sementara Partai Keadilan dan Pembangunan Erdogan meraih suara 45 hingga 50 persen.

Kilicdaroglu, seorang mantan birokrat berusia 70 tahun, telah berupaya membalikkan keadaan itu.

Sembilan tahun dalam oposisi memberi pelajaran padanya bahwa Partai Rakyat Republik tidak hanya harus memperbaharui dirinya sendiri, tetapi juga membuka baik dunia intelektual dan akademis dan juga orang-orang biasa.

Alih-alih mengkritik Erdogan, Partai CHP perlu menawarkan solusi untuk masalah Turki, katanya dalam sebuah wawancara di kantor pusat partainya di ibu kota, Ankara.

Dia berpaling untuk memenangkan pendukung Erdogan yang mayoritas dari mereka adalah kelas pekerja dan kaum miskin kota, dengan menargetkan sektor-sektor tertentu seperti subkontraktor, dan berbicara dengan orang-orang di lingkungan mereka sendiri.

Perkembangan terakhir yang paling penting adalah keberhasilan partai dalam memenangkan wali kota di enam kota paling penting di Turki, berkat profiling yang cermat dari para kandidatnya, dan sebagian karena aliansi dengan partai-partai oposisi lainnya.

Wali kota Istanbul yang baru terpilih Ekrem Imamoglu dari Partai Rakyat Republik (CHP) berbicara kepada para pendukungnya setelah menjabat di Istanbul, Turki, 17 April 2019. [REUTERS / Huseyin Aldemir]

Imamoglu adalah satu dari enam wali kota yang dilihat partai sebagai generasi baru politisi yang dapat menjangkau melampaui basis tradisionalnya.

Sehari setelah pelantikannya, Imamoglu bertemu dengan para jurnalis dari seluruh dunia untuk mengumumkan strategi keterbukaan dan transparansi yang ia harap akan menarik jutaan lebih banyak turis dan investasi ke Istanbul.

Segera setelah pemilihan, pemerintah Erdogan mengeluarkan surat edaran untuk membatasi kekuasaan wali kota kota untuk menugaskan manajer perusahaan yang melayani kota, kata Imamoglu.

Baca juga: Patung Presiden Erdogan di Jerman Jadi Kontroversi

Surat edaran tersebut menggeser kekuasaan dari kantor wali kota ke dewan kota, tempat partai Erdogan memegang suara mayoritas. Kotamadya Ankara telah mengajukan pengaduan terhadap surat edaran tersebut dan membatalkannya, kata Imamoglu.

Dia mengatakan akan menggunakan transparansi dan kekuatan opini publik untuk mengatasi hambatan politik yang dilakukan oleh Erdogan. Dalam 17 hari singkat di kantornya sebelum pemilihan sebelumnya dibatalkan, ia menyiarkan langsung pertemuan dewan untuk dilihat publik.

Dia mengatakan media berita pro pemerintah harus mengurangi permusuhan setelah hasil pemilu. "Saya pikir pemilihan ini memberi mereka pelajaran," katanya.

Baca juga: 18.500 PNS dan Tentara di Turki Dipecat Erdogan

Hasil pemilihan menunjukkan bahwa orang-orang Turki tidak mau didikte, katanya.

"Kami membuktikan bahwa politisi atau partai politik yang menggunakan pendekatan 'Apa pun yang saya katakan adalah benar' tidak akan pernah bisa memerintah bangsa ini. Jika mereka berperilaku demikian, ketika hari itu tiba, bangsa akan memberi mereka pelajaran di kotak suara," kata Ekrem Imamoglu yang melihat pemerintahan Erdogan semakin otoriter.