Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Malaysia Bakal Wajibkan Anggota Parlemen Lapor Harta ke KPK

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Eks PM Malaysia Najib Razak dilantik sebagai anggota parlemen pada 16 Juli 2018 dan memilih jadi oposisi [BERNAMA | THE STAR]
Eks PM Malaysia Najib Razak dilantik sebagai anggota parlemen pada 16 Juli 2018 dan memilih jadi oposisi [BERNAMA | THE STAR]
Iklan

TEMPO.COKuala Lumpur – Pemerintah Malaysia bakal mewajibkan semua anggota parlemen untuk mempublikasikan harta kekayaan.

Baca juga: Parlemen Malaysia Ingin Pelajari Sistem Ketatanegaraan Indonesia

 

Ini merupakan bagian janji dari kampanye politik koalisi Pakatan Harapan, yang dikritik karena lamban dalam menjalankan agenda reformasi.

Usulan ini diajukan oleh Menteri Hukum, Liew Vui Keong, pada Senin sore pada 1 Juli 2019. Usulan ini menyatakan semua anggota parlemen termasuk istri dan suami serta anak-anak mereka untuk melaporkan kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia atau Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC).

Baca juga: Mahathir Bakal Ganti Ketua Komite Pengawas Parlemen Malaysia

 

“Inisiatif anti-korupsi ini bukan hanya terbatas pada pencegahan tapi juga hukuman. Dari perspektif publik, proses ini tidak hanya dikerjakan tapi juga terpantau,” kata Liew sambil menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari reformasi yang tercantum dalam manifesto Pakatan Harapan.

Usulan ini bakal memperluas pelaksanaan komitmen dari koalisi Pakatan Harapan ke pada semua menteri, deputi menteri dan anggota parlemen dari oposisi.

Baca juga: HNW Lakukan Diplomasi dengan Parlemen Malaysia

 
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PH merupakan koalisi yang terdiri dari empat partai pengusung PM Mahathir Mohamad. Dua partai yang paling berpengaruh adalah Partai Keadilan Rakyat dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia.

“Ini akan menyamakan tingkat pendanaan partai politik. Selama ini, demokrasi di Malaysia diwarnai pemberian uang dan dana bantuan yang membutuhkan sumber daya besar,” kata Oh Ei Sun, yang merupakan peneliti senior di Singapore Institue of International Affairs.

Baca juga: Parlemen Malaysia Bakal Buka Pusat Layanan Anak, Kenapa?

 

Menurut data per Mei, ada 15 anggota parlemen dari total 139 anggota parlemen pendukung pemerintah yang masih harus menyerahkan laporan kekayaannya kepada MACC.

Sekarang, kewajiban ini juga akan berlaku bagi semua anggota parlemen oposisi. Bekas PM Najib Razak tercatat sebagai anggota parlemen dari oposisi. Saat ini, seperti dilansir Malaysia Kini, dia sedang menjalani persidangan terkait kasus korupsi dan menerima suap. 

Pemerintahan PM Malaysia, Mahathir Mohamad, dikritik karena dianggap menjauh dari janji janji kampanye. Ini misalnya terkait rencana meratifikasi sejumlah konvensi HAM internasional, menghapus hukuman mati dan mencabut hukuman yang dianggap melanggar hak publik seperti UU Penghasutan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menanti Senat dan Raja, Thailand Selangkah Lagi Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis

1 hari lalu

Komunitas LGBT Thailand berpartisipasi dalam Parade Hari Kebebasan Gay di Bangkok, Thailand, 29 November 2018. REUTERS/Soe Zeya Tun
Menanti Senat dan Raja, Thailand Selangkah Lagi Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis

Parlemen Thailand dengan suara bulat menyetujui rancangan undang-undang yang melegalkan pernikahan sesama jenis


Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 66 Miliar Selama Jabat Presiden 2 Periode dari 2014 hingga 2023

2 hari lalu

Presiden Jokowi melihat kemasan minyak makan merah setelah meresmikan pabriknya di Deli erdang, Sumut, 14 Maret 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris
Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 66 Miliar Selama Jabat Presiden 2 Periode dari 2014 hingga 2023

Saat mencalonkan sebagai capres pada Pemilu 2014 harta kekayaan Jokowi Rp 29,8 miliar,di akhir masa jabatannya ini berdasarkan LHKPN senilai Ro 95,8.


Eksekutif Minimarket Malaysia Didakwa atas Penjualan Kaus Kaki Bertuliskan Allah

2 hari lalu

Jaringan toko serba ada KK Super Mart. (Foto: Facebook/KK Super Mart)
Eksekutif Minimarket Malaysia Didakwa atas Penjualan Kaus Kaki Bertuliskan Allah

Beberapa pasang kaus kaki bertuliskan "Allah" dijual di salah satu toko KK Super Mart, sehingga memicu kemarahan publik Malaysia


Jepang Tertarik Kembangkan Proyek untuk IKN, dari Lift hingga Teknologi Smart City

2 hari lalu

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam acara jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Jepang Tertarik Kembangkan Proyek untuk IKN, dari Lift hingga Teknologi Smart City

Jepang telah menyampaikan 25 surat pernyataan niat untuk kerja sama pembangunan di IKN.


Pasar Malaysia Ditawari Eksotisme Destinasi Wisata Ini di Sleman

3 hari lalu

Candi Prambanan bersiap menyambut Nyepi. Tempo/Pribadi Wicaksono
Pasar Malaysia Ditawari Eksotisme Destinasi Wisata Ini di Sleman

Sleman menawarkan sejumlah destinasi wisata pada pasar wisatawan Malaysia, di Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA) Fair


Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 13,4 Miliar dalam Setahun, Berikut Rincian Komplit Versi LHKPN

3 hari lalu

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah pada Selasa, 26 Maret 2024. Di sana, Jokowi bakal meresmikan sejumlah proyek infrastruktur. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden.
Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 13,4 Miliar dalam Setahun, Berikut Rincian Komplit Versi LHKPN

Jumlah harta kekayaan Jokowi naik Rp 13,4 miliar setahun ini. Pada 2022, harta Jokowi Rp 82,36 miliar menjadi Rp 95,8 miliar. Ini rinciannya.


PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

5 hari lalu

PT. Timah (ANTARA)
PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

CV El Hana Mulia dalam melaksanakan aktivitasnya tetap berada di kawasan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.


Pertama Kali Tak Lolos ke Parlemen, Berikut Perolehan Suara PPP dalam 5 Pemilu Terakhir

7 hari lalu

Logo PPP
Pertama Kali Tak Lolos ke Parlemen, Berikut Perolehan Suara PPP dalam 5 Pemilu Terakhir

Suara tertinggi PPP terjadi pada Pemilu 2004, yakni yakni sebesar 10,55 persen.


Produksi Minyak Makan Merah, Indonesia Disebut Tertinggal 20 Tahun dari Malaysia

7 hari lalu

Minyak Makan Merah. Unair
Produksi Minyak Makan Merah, Indonesia Disebut Tertinggal 20 Tahun dari Malaysia

Sama meneliti puluhan tahun lalu, Malaysia telah lebih dulu manfaatkan Minyak Makan Merah. Indonesia masih harus lalui adaptasi warna dan aroma.


Apa Penyebab PPP Tidak Lolos ke Senayan Menurut Pengamat Politik?

8 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Apa Penyebab PPP Tidak Lolos ke Senayan Menurut Pengamat Politik?

Pengamat Politik menyebut gagalnya PPP lolos ke Senayan antara lain adanya konflik internal.