Blok Afrika Barat Mau Luncurkan Mata Uang Bersama

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KTT ECOWAS di Abuja, Nigeria, 30 Juni 2019.[GH Headlines]

    KTT ECOWAS di Abuja, Nigeria, 30 Juni 2019.[GH Headlines]

    TEMPO.CO, Jakarta - Para pemimpin dari 15 negara blok Afrika Barat telah menyerukan reformasi struktural yang lebih besar untuk memperkenalkan mata uang bersama yang akan diluncurkan pada tahun 2020.

    Pernyataan bersama pada KTT Economic Community of West African States atau ECOWAS di ibu kota Nigeria, Abuja, mengatakan mereka akan membuat mata uang bersama dengan nama ECO, menurut laporan Aljazeera, 1 Juli 2019.

    Baca juga: Afrika Menunggu Peran Indonesia Memajukan Demokrasi

    Blok Afrika Barat, yang mewakili perkiraan populasi sekitar 385 juta orang, mengatakan pihaknya mengakui laporan tahun 2018 yang menggarisbawahi memburuknya konvergensi ekonomi makro,dan mendesak negara-negara anggota untuk melakukan lebih banyak untuk meningkatkan kinerja mereka sebagai tenggat waktu berdirinya

    Laporan 2018 menyerukan, antara lain, untuk promosi dan liberalisasi perdagangan regional, konsolidasi serikat pabean dan penciptaan area perdagangan bebas, yang semuanya belum dipenuhi.

    Mahamadou Issoufou, ketua ECOWAS dan presiden Nigeria, mengatakan ada kemauan politik yang nyata untuk meningkatkan upaya menjelang tenggat waktu Januari 2020.

    "Kami berpandangan bahwa negara-negara yang siap akan meluncurkan mata uang tunggal dan negara-negara yang tidak siap akan bergabung dengan program karena mereka memenuhi semua enam kriteria konvergensi," kata Issoufou.

    Baca juga: Amerika Versus Cina di Afrika, Berebut Apa?

    Para pemimpin di blok Afrika Barat selama beberapa dekade telah mengadakan diskusi dan pertemuan tentang mengeluarkan mata uang bersama untuk meningkatkan perdagangan dan investasi regional, tanpa, bagaimanapun, membuat kemajuan yang signifikan.

    Saat ini, delapan negara ECOWAS: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Pantai Gading, Mali, Niger, Senegal dan Togo menggunakan Franc CFA, sedangkan tujuh lainnya: Cape Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria dan Sierra Leone, memiliki mata uang sendiri.

    KTT ECOWAS di Abuja, Nigeria, 30 Juni 2019.[SABC News]

    Namun upaya menciptakan mata uang bersama diragukan pengamat. Adewunmi Emoruwa, seorang analis kebijakan afiliasi Gatefield, sebuah lembaga strategi publik dan kelompok media, mengatakan ia tidak yakin bahwa pengenalan mata uang tunggal akan menyelesaikan masalah ekonomi di kawasan Afrika Barat.

    "Mata uang bersama dengan sendirinya tidak akan membuat melakukan bisnis lebih mudah daripada sekarang. Jika pembuat kebijakan melihat mata uang tunggal sebagai tongkat ajaib untuk meningkatkan perdagangan intra-regional, mereka akan kecewa," kata Emoruwa.

    "Blok ECOWAS sangat fluktuatif, baik secara politik maupun ekonomi. Ini berarti negara-negara mungkin perlu membuat respons unik terhadap guncangan yang akan dibatasi oleh kontrol kebijakan moneter bersama. Selain itu, tidak pasti bahwa ekonomi regional cukup kuat untuk mendukung dana talangan jika terjadi krisis di antara negara-negara anggota yang berpartisipasi," katanya.

    Baca juga: Afrika Selatan Tolak Pendatang dari Afrika Barat  

    Menurut Bank Pembangunan Afrika, inflasi regional telah mencapai dua digit sejak 2015, jauh di atas target lima persen yang diuraikan sebagai salah satu kriteria konvergensi untuk implementasi ECO. Sementara Nigeria, yang mengendalikan dua pertiga ekonomi regional, telah berjuang untuk memenuhi proyeksi pertumbuhannya

    Secara terpisah, dalam sambutannya menyambut para pemimpin ke KTT, Presiden Nigeria Muhammadu Buhari menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya kekerasan dan serangan di wilayah tersebut.

    Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara di Afrika Barat telah menghadapi ancaman keamanan internal dan eksternal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.