Pertemuan Donald Trump dan Kim Jong Un Dikritik Demokrat

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Donald Trump bersalaman dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un,berbincang di zona demiliterisasi (DMZ) Korea, 30 Juni 2019. Ini adalah pertemuan ketiga antara Donald Trump dan Kim Jong Un. KCNA via REUTERS

    Presiden Donald Trump bersalaman dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un,berbincang di zona demiliterisasi (DMZ) Korea, 30 Juni 2019. Ini adalah pertemuan ketiga antara Donald Trump dan Kim Jong Un. KCNA via REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump mencetak sejarah menjadi presiden AS pertama yang menginjakan kaki di Korea Utara, bertemu dengan Kim Jong Un di Zona Demiliterisasi pada Ahad kemarin.

    Namun kubu Partai Demokrat, terutama kandidat capres 2020, mengkrittik pertemuan itu karena dianggap tidak substansial dan malah merangkul diktator.

    Baca juga: Donald Trump dan Kim Jong Un Bertemu di Zona Demiliterisasi Korea

    Pertemuan yang terjadi atas undangan Trump di menit terakhir, mendapat pujian dari beberapa tokoh termasuk Paus Fransiskus sebagai langkah menuju perdamaian.

    Sementara para kritikus menyebutnya sebagai aksi publisitas dan mengatakan Trump menyia-nyiakan langkah simbolis yang penting ketika tidak ada tanda-tanda Korea Utara menuju denuklirisasi.

    Sejumlah kandidat pilpres 2020 dari Demokrat mengatakan tidak ada yang salah dengan berbicara dengan musuh AS termasuk Kim Jong Un. Namun kata mereka, pertemuan harus mengikuti persiapan intens dan kemajuan substantif oleh Korea Utara mengenai masalah nuklir.

    Baca juga: Kim Jong Un Terima Ajakan Donald Trump Bertemu di DMZ

    "Presiden kita tidak boleh menghambur-hamburkan pengaruh Amerika pada acara foto dan bertukar surat cinta dengan diktator yang kejam," kata Senator AS Elizabeth Warren di Twitter, dikutip dari Reuters, 1 Juli 2019.

    Rekan senatnya, Bernie Sanders dan Kamala Harris menyebut acara itu sebagai ajang berfoto ria.

    Presiden Donald Trump bersama dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, melintasi batas negara saat pertemuan singkat di zona demiliterisasi (DMZ) Korea, 30 Juni 2019. KCNA via REUTERS

    Sanders mengatakan dia tidak menyalahkan Trump karena bertemu dengan Kim, tetapi bertanya, "Apa yang akan terjadi besok dan lusa? Dia telah melemahkan Departemen Luar Negeri. Jika kita akan membawa perdamaian ke dunia ini, kita membutuhkan Departemen Luar Negeri yang kuat, kita perlu bergerak maju secara diplomatis, tidak hanya melakukan peluang foto."

    Trump telah meningkatkan profil seorang diktator dengan bertemu dengan Kim Jong Un tiga kali sekarang tanpa menunjukkan apa-apa untuk itu, menurut Julian Castro, Menteri Perumahan AS di bawah Presiden Barack Obama, dan mantan DPR AS Beto O'Rourke.

    Baca juga: Kim Jong Un Terkejut Ajakan Twitter Donald Trump Bertemu di DMZ

    Korea Utara belum memenuhi komitmen yang dibuat dalam pertemuan sebelumnya dengan Trump dan persiapan intensif harus dilakukan sebelum para pemimpin bertemu lagi untuk memastikan kemajuan, kata mereka.

    "Dia membuat segalanya mundur," kata Castro.

    Seorang juru bicara mantan Wakil Presiden Joe Biden mengatakan Trump adalah memanjakan diktator dengan mengorbankan keamanan nasional AS.

    Korea Utara meluncurkan rudal ke laut bulan lalu, kata Senator AS Amy Klobuchar, menunjukkan perlunya Amerika Serikat untuk melakukan perundingan semacam itu dengan berbekal misi yang jelas dan tujuan yang jelas.

    Baca juga: Kepala Pers Gedung Putih Cekcok dengan Pengawal Kim Jong Un

    "Tidak semudah hanya pergi dan membawa hidangan panas melewati pagar ke diktator di sebelah," katanya.

    Sebelum Donald Trump, tidak pernah ada presiden AS yang berkunjung ke Korea Utara dan hanya Mantan Presiden Jimmy Carter dan Bill Clinton yang pernah mengunjungi Pyongyang, tetapi lawatan mereka dilakukan ketika sudah tidak menjabat presiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.