Demonstrasi Besar di Sudan, Militer Klaim 7 Tewas Ditembak Sniper

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Demonstran mengibarkan bendera Sudan ketika mereka turun ke jalan menuntut militer yang berkuasa menyerahkan pemerintahan kepada warga sipil, di Khartoum, Sudan, 30 Juni 2019. [REUTERS / Umit Bektas]

    Demonstran mengibarkan bendera Sudan ketika mereka turun ke jalan menuntut militer yang berkuasa menyerahkan pemerintahan kepada warga sipil, di Khartoum, Sudan, 30 Juni 2019. [REUTERS / Umit Bektas]

    TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan ribu rakyat Sudan menggelar demonstrasi pada Ahad kemarin menuntut militer menyerahkan kekuasaan ke tangan sipil.

    Setidaknya, menurut laporan pemerintah, ada tujuh orang yang meninggal dalam demonstrasi terbesar sejak kerusuhan di Khartoum tiga pekan lalu.

    Menurut laporan Reuters, dikutip 1 Juli 2019, dua area dekat istana kepresidenan dan lingkungan kelas atas di Distrik Riyadh, terjadi bentrokan ketika polisi menembakan gas air mata.

    Baca juga: Solidaritas untuk Sudan, Media Sosial Buat Tagar #BlueForSudan

    Wakil Ketua Dewan Militer Sudan, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau yang dikenal Hemedti, mengatakan sniper tak dikenal bertanggungjawab atas penembakan terhadap sipil dan tentara.

    Kementerian Kesehatan Sudan mencatat tujuh orang tewas dan 181 terluka. Dari ratusan korban luka, ada 27 yang terkena peluru tajam.

    Baca juga: Demo Berdarah di Sudan, 40 Jasad Ditemukan dari Dalam Sungai Nil

    Pemerintah mengatakan 10 dari korban luka adalah tentara, termasuk tiga milisi Rapid Support Forces pimpinan Hemedti, yang terluka terkena tembakan. Tujuh personel lain luka akibat lemparan batu.

    Sementara dokter yang berafiliasi dengan oposisi, Central Committee of Sudanese Doctors, mengatakan lima demonstran tewas dan puluhan orang terluka selama demonstrasi di sejumlah kota.

    Rakyat Sudan meneriakkan slogan-slogan saat demonstrasi menuntut militer yang berkuasa menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil di Khartoum, Sudan, 30 Juni 2019. [REUTERS / Umit Bektas]

    Demonstrasi ini dijuluki "jutaan pawai", demonstrasi hari Minggu adalah yang pertama sejak pasukan keamanan pada 3 Juni menewaskan lebih dari 100 orang selama pembubaran berdarah kamp protes di luar markas militer, titik fokus perjuangan berbulan-bulan para demonstran untuk demokrasi.

    Aljazeera dilarang oleh Dewan Militer Transisi (TMC) untuk meliput demonstrasi Sudan, hanya beberapa hari sebelum pembubaran kamp demonstran.

    Saksi mata mengatakan kepada Aljazeera ada jumlah pemilih yang besar di ibu kota, Khartoum, meskipun pemadaman internet yang meluas.

    Baca juga: Tentara Sudan Mulai Gunakan Peluru Tajam Lerai Demonstran

    "Mereka mengatakan agar tuntutan mereka didengar," lapor Aljazeera.

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuntut TMC untuk menjamin keselamatan para demonstran, tetapi pada hari Sabtu, pada malam demonstrasi, para jenderal yang berkuasa memperingatkan bahwa mereka akan meminta gerakan protes bertanggung jawab atas kematian atau kerusakan.

    Militer Sudan menggulingkan presiden Omar al Bashir pada April setelah berbulan-bulan demonstrasi menentang pemerintahannya.

    Baca juga: 12 Fakta Penting Soal Konflik Mematikan di Sudan

    Kelompok-kelompok oposisi terus melakukan demonstrasi ketika mereka mendesak militer untuk menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil. Namun pembicaraan terhenti setelah anggota dinas keamanan menggerebek kamp demonstran di luar kementerian pertahanan pada 3 Juni.

    Koalisi oposisi Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan (FFC) menyerukan satu juta orang untuk berdemonstrasi pada hari Minggu, yang bertepatan pada hari peringatan 30 tahun kudeta yang membawa Bashir berkuasa, dan batas waktu Uni Afrika bagi penguasa militer Sudan untuk menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil atau menghadapi sanksi lebih besar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.