Dewan Keamanan PBB Bahas Nasib Perjanjian Nuklir Iran

TEMPO.CO, New York – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membahas nasib Perjanjian Nuklir Iran 2015.

Baca juga: Trump Berharap Tidak Perang Lawan Iran, Tapi ...

Duta Besar Uni Eropa untuk PBB, Joao Vale de Almeida, mengatakan,”JCPOA merupakan perjanjian nuklir yang telah bekerja dan mencapai hasil yang diharapkan. Tidak ada alternatif perdamaian lain yang kredibel,” kata Almeida dalam sidang Dewan Keamanan PBB seperti dilansir Reuters pada Rabu, 26 Juni 2019.

Menanggapi ini, Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi, mengatakan kepada 15 anggota DK PBB,”Penarikan AS dari perjanjian nuklir JCPOA dan pengenaan sanksi lagi membuat perjanjian nuklir ini tidak efektif,” kata Ravanchi.

Baca juga: Pejabat AS Akui Donald Trump Ragu untuk Perang dengan Iran

JCPOA merupakan singkatan dari Joint Comprehensive Plan of Action. “Iran sendiri tidak dapat dan tidak akan mengambil semua beban lebih jauh untuk menjaga berlangsungnya JCPOA,” kata dia.

Sejumlah negara Eropa berupaya menyelamatkan perjanjian nuklir yang diteken pada 2015. Namun, pemerintah Iran telah memberi tenggat kepada negara Eropa yaitu 8 Juli mengenai kepastian manfaat ekonomi yang bisa diperoleh dari perjanjian nuklir itu.

Baca juga: Trump Setuju Bantu Iran Jadi Negara Kaya, Syaratnya?

Iran mengatakan siap untuk melanjutkan pengayaan uranium hingga ke tingkat lebih tinggi dibandingkan yang diizinkan dalam perjanjian nuklir itu jika negara Eropa tidak bisa membentengi Iran dari sanksi ekonomi AS.

Duta Besar Pelaksana AS untuk PBB, Jonathan Cohen, mengatakan tindakan Iran sebagai kontraproduktif.

“Sikap penolakan Iran terhadap Dewan Keamanan dan perilaku berbahaya mengancam perdamaian dan keamanan global. Ini tidak bisa dianggap remeh untuk menyelamatkan kesepakatan yang tidak memutus secara penuh jalur Iran untuk memperoleh senjata nuklir,” kata dia.

Baca juga: Trump Bakal Gunakan Militer Cegah Iran Kuasai Senjata Nuklir

Cohen mengatakan resolusi PBB mengenai perjanjian nuklir ini memiliki mekanisme untuk menangani secara signifikan sikap wanprestasi Iran terkait komitmen perjanjian nuklir.

Dalam perjanjian nuklir ada proses di Dewan Keamanan PBB untuk memicu pengenaan semua sanksi jika Iran melanggar perjanjian.

Soal ini, Ravanchi mengatakan,” AS tidak berada dalam posisi untuk mengaktifkan sanksi itu karena bukan bagian lagi dari perjanjian nuklir.”

Duta Besar Prancis untuk PBB, Francois Delattre, mengatakan jika perjanjian nuklir berakhir maka itu menjadi langkah mundur. Dia mendesak Teheran untuk tidak melanggar perjanjian.

Baca juga: Balas Serangan Drone, Donald Trump Jatuhkan Sanksi Baru ke Iran

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan Moskow menginginkan Iran tetap berkomitmen dalam perjanjian nuklir. Tapi dia juga menuding AS mengirim pesan bermakna ganda.

“Kita mendengar pernyataan bahwa tidak ada yang berencana pergantian rezim di Iran. Tapi pada saat sama kita mendengar ancaman penghancuran dan sanksi baru. Ada ajakan berdialog tapi juga pernyataan terbuka untuk meningkatkan kehadiran militer di kawasan,” kata dia.