Macron Telepon Rouhani Soal Perjanjian Nuklir, Apa Isinya?

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Iran Hassan Rouhan bersantap siang dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di sebuah hotel di Paris, Prancis, pada Januari 2016, dalam rangkaian tur ke sejumlah negara di Eropa. pri.org

    Presiden Iran Hassan Rouhan bersantap siang dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di sebuah hotel di Paris, Prancis, pada Januari 2016, dalam rangkaian tur ke sejumlah negara di Eropa. pri.org

    TEMPO.COParis – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, berbicara dengan Presiden Iran, Hassan Rouhani.

    Baca juga: Macron, Merkel, dan May Tetap Dukung Perjanjian Nuklir Iran

     

    “Ini merupakan bagian dari inisiatif Prancis untuk mencegah eskalasi di Timur Tengah,” begitu pernyataan dari kantor kepresidenan Prancis seperti dilansir Reuters pada Rabu, 26 Juni 2019.

    Pejabat di Istana Elysee tidak memberi detail lebih banyak mengenai percakapan kedua pemimpin.

    Menurut media Jerusalem Post, Rouhani mengatakan kepada Macron bahwa Iran tidak ingin berperang dengan AS.

    Namun, jika AS melanggar wilayah udara Iran lagi, maka militer akan melakukan konfrontasi.

    Baca juga: Rouhani Telepon Macron Soal Komitmen Perjanjian Nuklir dan Bisnis

     

    “Jika Amerika ingin melanggar wilayah laut, dan udara Iran lagi, pasukan bersenjata Iran punya tugas untuk mengkonfrontasi ini dan akan terjadi konfrontasi keras,” kata Rouhani.

    Menurut Jerusalem Post dengan mengutip ISNA, Rouhani juga mengatakan kepada Macron bahwa Teheran tidak akan menegosiasi ulang Perjanjian Nuklir 2015.

    Media asal Iran, Mehr News, melansir pembicaraan Rouhani dan Macron terjadi pada Selasa malam waktu setempat. Kepada Macron, Rouhani mengatakan,”Selama ini, Iran selalu bekerja membangun hubungan yang berkelanjutan dan bertujuan dengan Prancis, dan akan selalu seperti itu.”

    Baca juga: Macron Bujuk Trump Tak Keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran

     

    Menurut Rouhani, pelaksanaan dari Perjanjian Nuklir Iran 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action, akan membawa perkembangan bagus di wilayah dan dunia.

    “Tanpa diragukan lagi, keputusan sepihak Presiden AS untuk menarik diri dari perjanjian nuklir telah menjadi masalah bagi rakyat AS, Eropa, dan Iran dan merugikan kepentingan regional dan internasional.”

    Perjanjian nuklir yang ditanda-tangani pada 2015 ini didukung sejumlah negara besar yaitu AS, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Cina. Namun, Trump menarik diri dari kesepakatan ini, yang dicapai pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama.

    Baca juga: PM Israel Keliling Eropa, Minta Dukungan Melawan Iran

     

    Menurut Rouhani kepada Macron, komitmen Iran terhadap perjanjian nuklir berdasarkan jaminan dari Eropa terkait manfaat ekonomi termasuk isu perbankan dan penjualan minyak.

    Rouhani mengatakan ini tidak diimplementasikan. “Jika kepentingan Iran yang tercantum di dalam JCPOA tidak tercapai, kami akan menunda komitmen kami secara bertahap berdasarkan paragraf 26 dan 36,” kata dia.

    Dalam percakapan ini, menurut Mehr News, Macron menyampaikan penyesalannya terkait sikap AS yang menarik diri dari perjanjian nuklir ini. Dia juga menyesalkan penerapan sanksi AS terhadap Iran.

    “Prancis selalu mencoba menyelamatkan JCPOA dan mengajak pihak lain terutama AS untuk mematuhinya,” kata Macron.

    Macron juga menanggapi kondisi status quo di Timur Tengah dan penembakan pesawat drone AS oleh militer Iran pada pekan lalu. “Kita perlu mempromosikan kerja sama dan interaksi dengan tujuan membangun stabilitas dan keamanan di kawasan ini,” kata dia.

    Macron juga disebut menekankan agar semua negara mencegah eskalasi ketegangan di Timur Tengah. “Banyak dari keputusan oleh pemerintah AS merupakan untuk konsumsi domestik,” kata Presiden Prancis ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.