Pemimpin Tertinggi Dijatuhi Sanksi oleh AS, Iran Bereaksi Keras

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Donald Trump saat diwawancara Chuck Todd dalam Meet The Press NBC.[NBC News]

    Donald Trump saat diwawancara Chuck Todd dalam Meet The Press NBC.[NBC News]

    TEMPO.CO, Jakarta - Sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat kepada Pemimpin Iran tertinggi Ali Khamenei dan Menteri Luar Negeri Iran Mohmmad Javad Zarif sama dengan menutup pintu diplomasi. Iran pada Selasa, 25 Juni 2019, mengatakan Amerika Serikat telah mensia-siakan satu-satunya rute perdamaian bagi kedua negara. 

    “Memberlakukan sejumlah sanksi tak berguna pada Pemimpin Iran tertinggi dan Komandan Diplomasi Iran sama dengan penutupan jalur diplomasi secara permanen,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi. 

    Menurut Mousavi pemerintah Amerika Serikat saat ini berusaha keras menghancurkan mekanisme internasional yang ditujukan untuk menjaga perdamaian dunia dan keamanan. Sedangkan Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan sanksi terhadap Ali Khamenei tidak akan berdampak karena dia tak punya aset di luar negeri. Dia pun menggambarkan sikap Amerika Serikat itu sebagai negara yang putus asa dan menyebut mental Gedung Putih terbelakang.     

    Baca juga: Donald Trump Klaim Tidak Perlu Izin Kongres AS untuk Serang Iran

     

    Kombinasi foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani. (AP Photo)

    Baca juga: Trump Kenakan Sanksi kepada Pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei

    Sebelumnya pada Senin, 24 Juni 2019, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani sebuah perintah eksekutif yang berisi penjatuhan sanksi terhadap Ali Khamenei dan beberapa pejabat tinggi Iran lainnya. Sanksi pada Menlu Zarif diperkirakan akan diberlakukan per Minggu ini.          

    Dikutip dari reuters.com, Selasa, 25 Juni 2019, langkah itu diambil Trump setelah Iran menembak drone atau pesawat tanpa awak pada akhir pekan lalu. Ketika itu, Trump hendak melancarkan serangan balik namun dibatalkan karena pertimbangan kemungkinan banyaknya korban jiwa yang bakal ditimbulkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.