ASEAN Bakal Ajukan Diri untuk Piala Dunia 2034

TEMPO.CO, Bangkok - Negara anggota ASEAN bakal mengajukan diri bersama sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034.

Baca juga: KTT ASEAN, Jokowi Soroti Pentingnya Integrasi Ekonomi

Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, mengatakan Asia baru sekali menjadi tuan rumah. Ini terjadi saat Jepang dan Korea Selatan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2002.

Sedangkan Qatar baru akan menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2022.

“Para pemimpin ASEAN mendukung wilayah ini menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034 jika memungkinkan,” kata Prayuth pada Ahad dalam jumpa pers penutupan pertemuan puncak ASEAN di Bangkok, Thailand pada Ahad, 23 Juni 2019.

Baca juga: KTT ASEAN, Jokowi Dorong Kerja Sama Sektor Maritim

ASEAN merupakan singkatan dari Association of South Easth Asian Nations, yang beranggotakan sebelas negara. Ini seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Filipina, Myanmar dan Timor Timur.

Negara ASEAN memiliki populasi sekitar 640 juta orang. Jumlah penggemar olahraga sepak bola juga cukup banyak.

“Saya ingin mengundang rakyat ASEAN untuk mendukung asosiasi sepak bola di negara mereka masing-masing untuk mewujudkan mimpi ini,” kata dia.

Baca juga: KTT ASEAN, Jokowi Soroti Pentingnya Integrasi Ekonomi

Malaysia, yang menjadi salah satu negara ASEAN, menyambut usulan ini.

“Kami merasa jika melakukan pengajuan ini masing-masing maka kami tidak memiliki kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunai. Mungkin dengan mengajukannya secara bersamaan, kami akan mampu menggelar Piala Dunia,” kata Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, seperti dilansir media Star.

Baca juga: RI dan Filipina Sepakat Bentuk Tim Tingkatkan Perdagangan

Ide ASEAN menggelar pertandingan Piala Dunia telah terdengar sejak satu dekade lalu. Sejumlah pengamat mengatakan negara ASEAN juga perlu menyiapkan satu tim, yang berisi pemain andal dari berbagai negara.

“Menjadi tuan rumah Piala Dunia bakal membuat posisi global ASEAN menjadi jelas,” kata Fuadi Pitsuwa, seorang pengajar kebijakan publik di Chiang Mai University seperti dilansir Reuters.