Balas Serangan Drone, Donald Trump Jatuhkan Sanksi Baru ke Iran

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Donald Trump saat diwawancara Chuck Todd dalam Meet The Press NBC.[NBC News]

    Donald Trump saat diwawancara Chuck Todd dalam Meet The Press NBC.[NBC News]

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden AS Donald Trump mengatakan ia akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran setelah penembakan pesawat drone.

    Pada hari Kamis pekan lalu, sebuah rudal Iran menghancurkan sebuah Drone Global Hawk AS, sebuah insiden yang menurut Washington terjadi di wilayah udara internasional. Trump kemudian mengatakan dia telah membatalkan serangan militer untuk membalas, karena bisa menewaskan 150 orang.

    Baca juga: Pejabat AS Akui Donald Trump Ragu untuk Perang dengan Iran

    Pada Sabtu Iran kembali menegaskan drone ditembak jatuh di atas wilayahnya dan mengatakan akan merespons dengan kuat segala ancaman AS.

    Mengutip Reuters, 23 Juni 2019, pada Sabtu sebelum menuju ke retret presiden AS di Camp David, Trump mengindikasikan bahwa pemerintah mengambil jalur diplomatik untuk menekan Teheran dengan menjatuhkan sanksi baru.

    "Tindakan militer selalu ada di atas meja," kata Trump. Trump menambahkan bahwa dia terbuka untuk dialog dengan Iran.

    Drone RQ-4 Global Hawk milik AS.[Sky News]

    "Kami memberikan sanksi tambahan besar pada Iran pada hari Senin. Saya menantikan hari ketika Sanksi datang dari Iran, dan mereka menjadi negara yang produktif dan makmur lagi," cuit Trump tanpa merinci sanksi tambahannya.

    Pemerintahan Trump telah menggunakan janji-janji kebangkitan ekonomi Iran dalam kebijakan luar negeri, termasuk proses perdamaian Israel-Palestina.

    Baca juga: Trump Batal Serang Iran Setelah Tahu 150 Orang akan Tewas

    Baik Trump dan Iran mengatakan mereka tidak mencari perang, tetapi Iran telah memperingatkan akan membalas jika diserang.

    Kementerian Luar Negeri Iran memanggil utusan Uni Emirat Arab pada hari Sabtu karena UEA mengizinkan drone diluncurkan dari pangkalan militer Amerika Serikat di wilayahnya, lapor kantor berita Fars.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.