PM Prayuth Mau Buat ASEAN Jadi Blok Dagang Dunia Lewat RCEP

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang jurnalis melintasi ornamen penyambutan delegasi jelang rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand, Kamis 20 Juni 2019. KTT ASEAN ke-34 yang dilaksanakan 20-23 Juni 2019 tersebut mengangkat tema Memajukan Kemitraan Untuk Keberlanjutan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Seorang jurnalis melintasi ornamen penyambutan delegasi jelang rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand, Kamis 20 Juni 2019. KTT ASEAN ke-34 yang dilaksanakan 20-23 Juni 2019 tersebut mengangkat tema Memajukan Kemitraan Untuk Keberlanjutan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mendorong negosiasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP, dan berjanji menjadikan ASEAN sebagai blok ekonomi paling berpengaruh di dunia, saat memimpin KTT ASEAN pada Sabtu dan Minggu.

    "Pengelompokan regional membutuhkan kerja sama di setiap kesempatan untuk mengatasi perubahan global yang cepat," kata PM Prayut di forum bisnis ASEAN pada hari Jumat, mengutip pergeseran geopolitik dan sengketa perdagangan antara negara-negara besar Amerika Serikat dan Cina, seperti dilaporkan The Nation, 22 Juni 2019.

    "Thailand berusaha mempercepat kesimpulan dari negosiasi RCEP tahun ini," kata perdana menteri. "Ini adalah niat yang disepakati semua pemimpin."

    Baca juga: Isu Perang Dagang Bakal Warnai KTT ASEAN Akhir Pekan Ini

    Menurut laporan Bangkok Post, perdagangan akan menjadi perhatian utama para pemimpin ASEAN yang ingin mempercepat penandatanganan perjanjian perdagangan yang mencakup sekitar setengah populasi dunia.

    Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) mencakup semua 10 anggota ASEAN, ditambah India, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

    Pakta ini dilihat sebagai mekanisme bagi Cina untuk merancang aturan perdagangan Asia-Pasifik, setelah AS mundur dari wilayah tersebut. Kesepakatan semula seharusnya sudah tercapai pada akhir 2015, tetapi negosiasi telah macet di tengah perselisihan daftar yang dilindungi dan akses pasar, terutama antara Cina dan India.

    "Dalam konteks itu, RCEP adalah kunci untuk meningkatkan volume perdagangan," kata juru bicara pemerintah Thailand Werachon Sukhondhapatipak.

    Baca juga: Harapan Menteri Enggar dalam Perundingan RCEP

    Kemajuan dalam kesepakatan ini terhambat karena India khawatir barang-barang murah Cina dapat membanjiri pasar konsumen yang besar.

    Australia dan Selandia Baru juga telah mengajukan keprihatinan atas kurangnya perlindungan tenaga kerja dan lingkungan.

    ASEAN dan enam mitra Asia-Pasifik, yakni Australia, Selandia Baru, Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan, telah sepakat tujuh tahun lalu untuk membebaskan perdagangan timbal balik dalam barang dan jasa.

    Para menteri dan pejabat senior kelompok tersebut sampai saat ini telah menyepakati tujuh dari 20 bab dalam perjanjian.

    Auramon Supthaweethum, kepala Departemen Negosiasi Perdagangan di Kementerian Perdagangan Thailand mengatakan sulit untuk meramalkan proses yang sedang diselesaikan pada akhir tahun, ketika Thailand melepaskan kepemimpinan ASEAN.

    "Namun ada optimisme berdasarkan keberhasilan pejabat senior membuat kemajuan signifikan pada bab sulit tertentu awal tahun ini, salah satunya tentang di negara masing-masing," katanya.

    Negosiasi RCEP telah berjalan lambat selama paruh pertama tahun ini dengan Australia, Indonesia, India dan Thailand, yang sempat tertunda karena pemilu, harus menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat mereka.

    "Sekarang setiap negara anggota mengetahui hasil pemilihannya dan para perwakilan mengetahui kebijakan pemerintah baru mereka tentang masalah ini, kami optimis tentang pembicaraan perdagangan," kata Auramon.

    Anggota ASEAN menghadapi lebih sedikit hambatan karena mereka sudah bersatu di bawah perjanjian perdagangan bebas bersama dan memiliki perjanjian yang sama dengan beberapa mitra, seperti Cina dan Australia, kata pejabat lain.

    Pejabat Thailand mengatakan negara-negara di luar ASEAN tanpa perjanjian RCEP menghadapi kesulitan yang lebih besar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.