Pemimpin Hong Kong Minta Maaf Lagi Soal RUU Ekstradisi

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam menghadiri konferensi pers di Hong Kong, Cina, 18 Juni 2019. [REUTERS / Tyrone Siu]

    Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam menghadiri konferensi pers di Hong Kong, Cina, 18 Juni 2019. [REUTERS / Tyrone Siu]

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam kembali meminta maaf atas RUU Ekstradisi yang telah memancing demonstrasi besar.

    Pada Selasa, Lam kembali meminta maaf dua hari setelah demonstrasi yang diklaim penyelenggara dihadiri 2 juta orang.

    "Saya telah mendengar Anda dengan jelas dan telah merefleksikan secara mendalam semua yang terjadi. Kekhawatiran selama beberapa bulan terakhir telah disebabkan oleh kekurangan pemerintah Hong Kong," kata Lam, dikutip dari CNN, 18 Juni 2019.

    Baca juga: RUU Ekstradisi Hong Kong Terancam Gagal Disahkan

    Lam sebelumnya menangguhkan RUU Ekstradisi, tetapi gagal meredam protes hari Minggu dan bahkan menyebabkan lebih banyak orang untuk ikut demonstrasi.

    Lam juga tidak sepenuhnya menarik RUU, tuntutan utama protes hari Minggu. Sebagai gantinya dia mengulangi bahwa prosesnya ditunda dan tidak ada jadwal untuk memulai kembali pembahasan RUU Ekstradisi.

    Banyak yang menuduh pemerintah pusat Cina ikut campur tangan terhadap RUU Ekstradisi yang diusulkan pemerintahan Lam. Namun Duta Besar Cina untuk Inggris, Liu Xiaoming, mengatakan Beijing tidak terlibat dalam pembahasan RUU Ekstradisi, ungkap laporan South China Morning Post, pada 13 Juni lalu.

    Baca juga: Cina Dukung Pimpinan Hong Kong Meski Demonstran Desak Mundur

    Lam belum muncul ke publik sejak protes hari Minggu yang merupakan demonstrasi terbesar di Hong Kong selama beberapa tahun puluh terakhir.

    Sejak amandemen yang diusulkan untuk RUU Ekstradisi pertama kali diajukan ke legislatif pada bulan Februari, Lam telah berulang kali menolak kekhawatiran yang disuarakan di banyak tempat, termasuk kelompok bisnis, pengacara, hakim, dan pemerintah asing terhadap RUU tersebut, mengutip laporan Reuters.

    Aktivis pro-demokrasi Joshua Wong berpidato di depan orang banyak di luar Dewan Legislatif selama demonstrasi yang menuntut para pemimpin Hong Kong untuk mundur dan menarik RUU ekstradisi, di Hong Kong, Cina 17 Juni 2019. Joshua Wong bersumpah akan bergabung dalam demo besar menuntut pemimpin pro-China; Carrie Lam, untuk mengundurkan diri. REUTERS/Jorge Silva

    Para kritikus mengatakan RUU Ekstradisi akan merusak aturan hukum Hong Kong, yang dijamin oleh formula "satu negara, dua sistem", di mereka khawatir orang-orang berisiko diekstradisi ke Cina tanpa jaminan peradilan yang adil.

    Sebelumnya, Carrie Lam mengeluarkan permintaan maaf pada Minggu malam melalui pernyataan tertulis pemerintah Hong Kong, namun banyak yang orang mengatakan permintaan maafnya tidak tulus.

    Baca juga: Puluhan Ribu Demonstran Tuntut Pemimpin Hong Kong Mundur

    Lam, seorang pegawai negeri sipil karir yang dikenal sebagai "pejuang" karena gaya kepemimpinannya yang keras. Dia mulai menjabat dua tahun lalu dan berjanji mengembalikan masyarakat yang terpecah.

    Beberapa pengamat mengatakan dia tidak mungkin mundur, tetapi ambisi politik jangka panjangnya kemungkinan semakin redup.

    Banyak penyelenggara protes mengatakan mereka akan terus mengadakan demonstrasi di jalan sampai Lam membatalkan RUU Ekstradisi Hong Kong, karena khawatir pemerintah akan menghidupkan kembali undang-undang di masa depan ketika situasi mulai kondusif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.