Mendag Amerika Sebut Trump Siap Naikkan Tarif Impor Cina

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping berjabat tangan saat makan malam di Mar-a-Lago, April 6, 2017, in Palm Beach, Florida.

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping berjabat tangan saat makan malam di Mar-a-Lago, April 6, 2017, in Palm Beach, Florida.

    TEMPO.COWashington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bersiap untuk menaikkan tarif impor barang dari Cina senilai US$300 miliar atau sekitar Rp4.300 triliun.

    Baca juga: Pejabat Uni Eropa Berharap Trump dan Xi Jinping Bertemu

     

    Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross, mengatakan ini akan terjadi jika AS dan Cina tidak mencapai kesepakatan soal transaksi perdagangan kedua negara.

    “Kami pada akhirnya akan membuat kesepakatan. Tapi jika itu tidak terjadi, Presiden cukup senang melanjutkan kenaikan tarif yang telah kami umumkan. Juga mengenakan kenaikan tarif baru yang sempat dia hentikan sementara,” kata Ros seperti dilansir CNBC di sela-sela pameran dirgantara Paris Airshow pada Senin, 17 Juni 2019.

    Baca juga: Trump dan Xi Jinping Bakal Bahas Perang Dagang di Jepang

     

    Pernyataan Ross ini senada dengan pernyataan serupa yang dilontarkan Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, pada pekan lalu. Ini menunjukkan pemerintah AS memiliki satu sikap jika perundingan dagang dengan Cina gagal mencapai kesepakatan.

    Seperti dilansir Reuters, Presiden AS, Donald Trump, menuding pemerintah Cina mencoba membatalkan sejumlah poin kesepakatan yang telah tercapai dalam perundingan dagang kedua negara.

    Trump lalu mengumumkan kenaikan tarif dari 10 persen menjadi 25 persen pada 10 Mei 2019 untuk nilai impor dari Cina sekitar US$200 billion atau sekitar Rp2.900 triliun.

    Baca juga: Eknomi Eropa Terancam Loyo Akibat Trump Kobarkan Perang

     

    Beijing membalas kebijakan ini dengan mengenakan kenaikan tarif untuk impor dari AS senilai US$60 miliar atau sekitar Rp860 triliun.

    Pemerintah Cina menuding lewat dokumen resmi atau white paper bahwa masalah perdagangan dunia dipicu oleh AS. Beijing juga menyebut Washington bersikap kurang bisa diandalkan selama proses perundingan.

    Saat ditanya soal kemungkinan Trump dan Presiden Cina, Xi Jinping, mencapai kesepakatan disela-sela pertemuan G-20 di Osaka, Jepang, pada 28 – 29 Juni 2019, Ross mengaku kurang optimistis.

    Menurut dia, pertemuan G-20 bukanlah tempat yang tepat untuk menegosiasikan dokumen kesepakatan setebal 2.500 halaman.

    Baca juga: Trump Mau Kenakan Tarif Impor Mobil, Uni Eropa Bakal Lakukan Ini

     

    “Ada kemungkinan tercapainya kesepakatan untuk maju ke depan tapi saya kira hanya sejauh itu yang bisa diharapkan,” kata dia.

    Ross juga menyebut Washington siap mengenakan kenaikan tarif untuk impor otomotif. Ini dilakukan untuk menekan perusahaan otomotif asing membangun fasilitas manufaktur di AS.

    “Pasar AS adalah pasar otomotif paling sehat di dunia saat ini. Pasar otomotif Cina sedang rontok, dan pasar Eropa juga tersandung,” kata Ross.

    Menurut dia, penjualan mobil berukuran besar relatif laku di AS. Penjualan mobil jenis ini memiliki marjin keuntungan yang paling besar. “Kami akan mempercepat investasi modal oleh manufaktur mobil asing di AS dengan menggunakan tarif,” kata dia.

    Secara terpisah, seperti dilansir Channel News Asia, pejabat Uni Eropa berharap Trump dan Jinping bisa bertemu di sela-sela pertemuan G-20 nanti. Pertemuan keduanya dan kesepakatan umum mengenai pentingnya kerja sama ekonomi bisa berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dunia.  

    “Jika mereka (Trump dan Xi) bertemu, saya pikir seluruh dunia akan berpikir ini adalah ide yang bagus,” kata Cecilia Malmstrom, komisioner Perdagangan Eropa, seperti dilansir Channel News Asia pada Sabtu, 15 Juni 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.