![Menteri Lingkungan Hidup Jepang Yoshiaki Harada mengajak negara anggota G20 berkolaborasi secara sukarela mengatasi sampah plastik saat membuka membuka Sesi Lingkungan pada pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota G20 di Prince Hotel, Karuizawa, Nagano, Jepang, Sabtu siang, 15 Juni 2019.[JAJANG JAMALUDDIN/TEMPO]](https://statik.tempo.co/data/2019/06/15/id_848761/848761_720.jpg)
Selama ini, saban tahun, Jepang mengekspor sekitar 1,5 juta ton sampah plastik, sebagian besar di antaranya ke Cina. Selebihnya diekspor antara lain ke Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Adapun total akumulasi sampah plastik di Jepang saban tahunnya sekitar 9 juta ton.
Setelah larangan Cina berlaku sejak akhir 2017, Jepang telah mengucurkan miliaran yen untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah plastik dalam negerinya. Tahun ini, misalnya, Jepang menganggarkan biaya sebesar 9 miliar yen. Dana itu diperkirakan hanya cukup untuk mengolah sekitar sepertiga (500 ribu ton) sampah plastik yang selama ini diekspor Jepang.
Sementara di lautan, pantai dan perairan di kepulauan Jepang hampir sepanjang tahun menerima kiriman sampah dari pelbagai negara. Survei mutakhir yang pernah dilakukan Jepang menemukan bahwa sampah plastik tersebut antara lain berasal dari Cina, Korea, dan bahkan Rusia.
Baca juga: Menteri G20 Promosikan Integrasi Kebijakan Energi dan Lingkungan
Di dalam negeri, melalui “Rencana Aksi Nasional untuk Sampah Plastik Laut” (National Action Plan for Marine Plastic Litter), pemerintah pusat Jepang bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta industri perikanan.
Endapan lumpur dan sampah plastik terlihat saat Waduk Pluit mengalami pendangkalan, di Jakarta Utara, Selasa, 11 Juni 2019. Selain kondisi tersebut bau tidak sedap juga terasa menyengat saat melintas di pinggir jalan Waduk Pluit. TEMPO/Subekti
Pemerintah Jepang, misalnya, akan memberikan subsidi kepada industri perikanan yang turut membersihkan limbah laut selama operasi penangkapan ikan mereka.
“Kami juga ingin melihat pengembangan dan peralihan dari penggunaan material plastik ke material lain yang memiliki dampak lebih kecil terhadap lingkungan laut,” kata Harada.
Pada 31 Mei 2019, pemerintah Jepang juga menyusun Resource Circulation Strategy for Plastics sebagai pendekatan komprehensif untuk diterapkan di dalam negerinya. Berdasarkan strategi tersebut, menurut Harada, Jepang antara lain akan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar.
