TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Hong Kong akan menunda RUU Ekstradisi ke Cina Daratan yang kontroversial setelah demonstrasi besar-besaran berujung ricuh.
Pada Sabtu, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan, pembahasan RUU akan ditunda dan debat putaran kedua yang rencananya digelar bulan ini akan dibatalkan, menurut laporan CNN, 15 Juni 2019.
Lam mengatakan tidak menentukan apakah pembahasan RUU akan dilanjutkan, namun dia mengisyaratkan RUU Ekstradisi tidak akan lolos tahun ini.
Baca juga: Unjuk Rasa Besar-besaran, Hong Kong Tutup Kantor Pemerintahan
"Kami telah melakukan banyak upaya untuk mempersempit perbedaan dan menghilangkan keraguan," kata Lam. "Dalam seminggu terakhir, puluhan ribu orang ambil bagian dalam protes dan pertemuan. Konflik serius pecah...yang mengakibatkan sejumlah petugas polisi, pekerja media, dan anggota masyarakat lainnya cedera. Saya sedih dengan ini."
Dia menambahkan bahwa dengan menunda RUU Ekstradisi, dia berharap pemerintah bisa mengembalikan situasi kondusif kepada masyarakat.
"Kegagalan untuk mencairkan situasi akan memberikan pukulan lain bagi masyarakat," kata Lam.
Pengumuman Lam muncul setelah bentrokan antara polisi dan pengunjukrasa pada hari Rabu, setelah puluhan ribu orang yang mayoritas pemuda, mengepung markas besar pemerintah kota, memaksa para legislator untuk menunda perdebatan mengenai RUU Ekstradisi.
Baca juga: Konglomerat Hong Kong Pindahkan Uang karena RUU Ekstradisi?
RUU Ekstradisi, yang dikhawatirkan para kritikus, diyakini dapat digunakan untuk mengekstradisi penduduk ke Cina Daratan karena pelanggaran bisnis yang politis atau tidak sengaja.
Sementara Reuters melaporkan sejumlah konglomerat Hong Kong dikabarkan mulai mengalihkan aset dari Hong Kong ke negara lain.
Baca juga: Dukungan RUU Ekstradisi di Hong Kong Melemah
Seorang konglomerat mengatakan dia mulai mengalihkan penyimpanan uang senilai US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun ke sebuah rekening di Singapura, karena cemas RUU Ekstradisi Hong Kong berisiko membuat sistem hukum Hong Kong menjadi tidak transparan.
Pada 9 Juni, lebih dari satu juta orang turun ke jalan dalam pawai damai menentang RUU Ekstradisi, sekitar satu dari tujuh populasi Hong Kong, dan rencananya aksi besar akan kembali digelar pada hari Minggu.
