Pemimpin Hong Kong Mau Dibunuh, Pembahasan RUU Ekstradisi Ditunda

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Carrie Lam. REUTERS

    Carrie Lam. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin pemerintahan kota Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor menerima ancaman pembunuhan dari sejumlah orang yang tidak dikenal jika RUU Ekstradisi tidak ditarik dalam kurun waktu 24 jam.

    Orang-orang tak dikenal itu juga mengeluarkan ancaman serupa kepada sekretaris pengadilan dan keluarga mereka.

    Baca juga: Demo Hari Ketiga, Ribuan Warga Hong Kong Blokir Jalan ke Parlemen

    Mengutip South China Morning Post, 12 Juni 2019, polisi sedang menyelidiki pelaku ancaman untuk membunuh Lam.

    Meski lebih dari 1 juta orang demonstran turun ke jalan-jalan di Hong Kong dan demonstrasi berlanjut hingga hari ini, Lam tetap menolak menghentikan atau membatalkan pembahasan RUU Ekstradisi.

    Menurut Lam, pembahasan RUU Ekstradisi akan rampung pada 20 Juni 2019.

    Baca juga: Asosiasi Jurnalis Hong Kong Tolak RUU Ekstradisi ke Cina

    Namun, pemerintah Hong Kong baru saja mengumumkan untuk menunda pembahasan kedua RUU Ekstradisi oleh karena situasi demonstrasi yang semakin memburuk.

    Hanya saja tidak disebutkan kapan pembahasan RUU Ekstradisi itu dilanjutkan,

    Ribuan demonstran memenuhi jalan-jalan utama di Hong Kong. Mereka mendesak parlemen dan pemerintah membatalkan RUU Ekstradisi yang dinilai bermotifkan politis.

    Baca juga: 1 Juta Warga Hong Kong Demo Tolak RUU Ekstradisi Cina

    Untuk menenangkan para demonstran, Lam mengatakan RUU itu akan direvisi dengan memasukkan beberapa pasal tambahan termasuk melindungi hak asasi manusia.

    Ribuan demonstran tetap menuntut RUU Ekstradis ditarik dari pembahasan di parlemen. Mereka menolak adanya aturan ekstradisi ke Cina.

    "Hong Kong merupakan kota beradab, namun mereka tidak mendengarkan warga. Ini sangat menjijikkan," kata Tsan, 25 tahun, warga Hong Kong yang berdemo dengan mengenakan kacamata dan masker wajah seraya berharap dunia internasional mendukung mereka.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.