Kepala Eksekutif Hong Kong Sebut RUU Ekstradisi Berlanjut

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi anti huru hara menyemprotkan semprotan merica pada pengunjuk rasa yang melakukan aksi menuntut penghapusan usulan peraturan ekstradisi ke Cina di depan gedung parlemen Hong Kong, 9 Juni 2019. REUTERS/Thomas Peter

    Polisi anti huru hara menyemprotkan semprotan merica pada pengunjuk rasa yang melakukan aksi menuntut penghapusan usulan peraturan ekstradisi ke Cina di depan gedung parlemen Hong Kong, 9 Juni 2019. REUTERS/Thomas Peter

    TEMPO.CO, Hong Kong- Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan dia tidak berencana menarik Rancangan Undang Undang Ekstradisi, yang kontroversial, meski ada unjuk rasa sekitar 1 juta warga yang menolaknya.

    Baca juga: 1 Juta Warga Hong Kong Demo Tolak RUU Ekstradisi Cina

    RUU Ekstradisi ini mengatur ketentuan ekstradisi warga Hong Kong ke Cina untuk menjalani proses hukum.

    “Ini merupakan legislasi yang penting untuk menegakkan keadilan dan memastikan Hong Kong akan memenuhi kewajiban internasional dalam melawan kejahatan lintas batas dan transnasional,” kata Carrie Lam kepada media seperti dilansir Aljazeera pada Senin, 10 Juni 2019.

    Lam melanjutkan,”Pembahasan RUU ini akan berlanjut pada 12 Juni.”

    Baca juga: 1 Juta Demonstran Tuntut Mundur, Ini Reaksi Pemimpin Hong Kong

    Dia menolak tudingan telah mengabaikan protes publik dengan alasan telah membuat konsesi dalam aturan RUU itu untuk melindung kebebasan berekspresi di Hong Kong. Ini untuk melindungi HAM publik dan menjaga agar aturan sesuai dengan standar internasional.

    “Saya dan tim tidak mengabaikan berbagai pandangan mengenai RUU yang sangat penting ini. Kami mendengarkan secara penuh,” kata dia.

    Baca juga: Polisi Hong Kong Bersihkan Tempat Unjuk Rasa

    Pemerintahan semi otonom Hong Kong mengajukan RUU ini ke parlemen agar disahkan. Salah satu poinnya adalah mengizinkan proses ekstradisi kriminal ke negara manapun termasuk Cina meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi sebelumnya.

    Para penolak berunjuk rasa besar-besaran pada Ahad, 9 Juni 2019. Mereka merasa khawatir Beijing akan menggunakan aturan ini untuk menangkapi para pengkritik di Hong Kong dan mengekstradisi ke Cina.

    Foto: Menantang Pemerintah Hongkong, Joshua Wong Mogok Makan

    Polisi anti-huru hara mengepung parlemen Hong Kong pada Senin ini setelah sebuah pawai massa unjuk rasa terlibat bentrok fisik dengan polisi, yang menggunakan semprotan serbuk merica.

    Ketua Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam. Reuters

    Unjuk rasa ini membuat Hong Kong jatuh pada krisis politik, yang menekan pemerintahan Carrie Lam, yang dikenal pro-Beijing.

    Unjuk rasa pada Ahad kemarin, menurut panitia, diperkirakan mencapai satu juta orang meskipun polisi menilai jumlahnya hanya sekitar 240 ribu orang.

    Secara terpisah, media asal Cina menuding unjuk rasa penolakan RUU Ekstradisi mendapat dukungan dari kekuatan Barat. Channel News Asia melansir media Cina seperti Global Times menyebut ada pertemuan antara tokoh oposisi Hong Kong dengan Menlu AS, Mike Pompeo, dan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.