Grab Wajibkan Penumpang Selfie Demi Keselamatan Mulai 12 Juli

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Darno, 43 tahun, mitra pengemudi Grab asal Palangkaraya rela mengurangi penghasilannya untuk bersedekah. Dok Grab

    Darno, 43 tahun, mitra pengemudi Grab asal Palangkaraya rela mengurangi penghasilannya untuk bersedekah. Dok Grab

    TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan transportasi online, Grab di Malaysia akan memberlakukan peraturan baru yakni mewajiban penumpang untuk mengirimkan foto selfie demi keselamatan supir dan penumpang.

    Grab memberlakukan kewajiban penumpang foto selfie mulai 12 Juli mendatang. Jika penumpang menolak, maka supir Grab tidak akan memberikan pelayanan.

    Baca juga: Viral, Sopir Grab Usir Penumpang karena Beda Pilihan Capres

    Verifikasi dengan berfoto selfie, mengutip laporan Asia One, 8 Juni 2019, sebagai bagian dari teknologi pengenalan wajah, yang menjadi instrumen membantu polisi menyelidiki misalnya dalam kasus pembunuhan penumpang Grab pada Mei lalu.

    "Kami telah memperkenalkan verifikasi penumpang via selfie sebagai bagian dari upaya kami membangun platform perlindungan bagi anda dan supir mitra kami," ujar Grab dalam pernyataan di situs resminya.

    Baca juga: Kini, Pesan Bajaj Bisa Lewat Aplikasi Grab

    Untuk menghindari terjadi identitas palsu, Grab juga akan meminta penumpang menyerahkan foto selfie lainnya untuk verifikasi identitas mereka jika dibutuhkan.

    Grab menjamin penumpang bahwa identitas dan informasi pribadi aman tidak akan dibagikan dengan supir dan pihak lainnya.

    Grab membuktikan ampuhnya penggunaan selfie untuk mengungkap kejahatan. Baru-baru ini dua tersangka perampok dan pembunuh pengemudi Grab di Tuaran, Sabah, telah ditangkap.

    Baca juga: Penumpang Unggah Pengalaman Ditolong Sopir Taksi Online

    Penggunaan selfie sebagai salah satu teknologi pengenalan wajah pertama kali diumumkan bersama-sama dengan Menteri Transportasi Anthony Loke pada April lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.