Bekas Ketua KPK Malaysia Kirim Surat ke PM Mahathir

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo (dua kiri), Ketua Komisioner Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC) Dato' Sri Mohd Shukri bin Abdul (tengah), dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (dua kanan) memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 5 November 2018. KPK bersama MACC memperpanjang nota kesepahaman perjanjian pemberantasan korupsi selama lima tahun. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Agus Rahardjo (dua kiri), Ketua Komisioner Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC) Dato' Sri Mohd Shukri bin Abdul (tengah), dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (dua kanan) memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 5 November 2018. KPK bersama MACC memperpanjang nota kesepahaman perjanjian pemberantasan korupsi selama lima tahun. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COKuala Lumpur -- Bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia atau MACC, Mohd Shukri, mengatakan telah mengirimkan rekomendasi tokoh yang layak menggantikan dirinya kepada Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad.

    Baca juga: Mahathir Tanggapi Anwar Ibrahim Soal Ketua KPK Malaysia

    Shukri merekomendasikan bekas Direktorat Jenderal Imigrasi, Mustafar Ali. Dia telah merekomendasikan Mustafar untuk posisi ini saat bertemu Mahathir pada 14 Mei 2018.

    “Saat saya bertemu PM, hati saya mengatakan saya tidak ingin bekerja lagi (sebagai ketua KPK) karena semua hal menyakitkan yang saya alami sebelumnya dan saya ingin menyarankan Mustafar Ali sebagai ketua MACC,” kata dia seperti dilansir New Straits Times pada Sabtu, 8 Juni 2019.

    Baca juga: Anwar Ibrahim Minta Mahathir Klarifikasi Soal Ketua KPK Malaysia

    Shukri mengatakan,”Tapi saat saya bertemu dengan PM, hal pertama yang dikatakannya adalah ,’Anda akan mulai bekerja besok’.”

    Menurut Shukri, dia tidak bisa berkata apa-apa setelah Mahathir memerintahnya untuk kembali mengetuai MACC.

    Dia juga menanggapi isu bahwa pengunduran dirinya akibat ada tekanan. Menurut dia, isu itu tidak benar karena dia telah memutuskan sejak 2018 bahwa dia hanya akan bekerja sebagai ketua KPK selama setahun saja.

    Shukri sempat menjadi ketua KPK pada masa pemerintahan PM Najib Razak. Namun, dia mengundurkan diri karena upayanya mengusut kasus skandal 1Malaysia Development Berhad atau skandal 1MDB, yang diduga melibatkan Najib, dihalangi.

    Baca juga: Ini Klarifikasi Wan Azizah Soal Anwar Ibrahim Gantikan Mahathir

    Seperti dilansir Malaysia Kini, Shukri kembali memimpin KPK Malaysia setelah Mahathir dan koalisi partai pendukung Pakatan Harapan memenangkan pemilu Malaysia pada Mei 2018.

    Dia lalu mengusut kembali kasus skandal 1MDB, yang merugikan negara senilai puluhan triliun rupiah. Dia menetapkan Najib Razak dan istrinya Siti Rosmah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupi besar ini. Investigasi kasus ini melibatkan otoritas hukum dari enam negara termasuk Singapura dan AS.

    “Saat itu saya mengatakan kepada PM bahwa saya akan fokus pada dua isu yaitu pertama soal 1MDB dan SRC International, dan kedua memperbaiki citra MACC,” kata dia. SRC International merupakan entitas yang pernah menjadi anak perusahaan 1MDB.

    Baca juga: Aset Anwar Ibrahim Senilai Rp 37 Miliar, Mahathir Rp 112 Miliar

    “Saya menetapkan waktu kerja selama setahun karena saya meyakini bisa menyelesaikan penyelidikan kedua kasus itu dalam enam bulan hingga setahun, yang memang telah berhasil dilakukan,” kata dia.

    Mengenai penunjukan Latheefa Beebi Koya, Shukri mengatakan telah mengirimkan dua nama pejabat internal MACC untuk menggantikan posisinya. Mengenai ini, kata dia, PM Mahathir tidak memberikan tanggapan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.