TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Donald Trump sempat mempertimbangkan tarif impor terhadap Australia, yang berisiko menambah daftar sekutu yang terlibat perang dagang dengan Amerika Serikat.
Dalam laporan New York Times edisi 2 Juni, pemerintahan Trump mempertimbangkan untuk mengenakan tarif impor dari Australia minggu lalu, tetapi memutuskan untuk tidak melakukan tindakan tersebut di tengah tentangan keras dari para pejabat militer dan Departemen Luar Negeri, menurut beberapa orang yang akrab dengan diskusi tersebut.
Beberapa penasihat perdagangan utama Presiden Trump telah mendesak tarif sebagai respons terhadap lonjakan aluminium Australia yang mengalir ke pasar Amerika selama tahun lalu. Tetapi para pejabat di Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri mengatakan kepada Trump bahwa langkah itu akan mengasingkan sekutu utama dan dapat menimbulkan biaya yang signifikan bagi Amerika Serikat.
Baca juga: Perang Dagang Memanas, Cina Siapkan Daftar Hitam Perusahaan Asing
Pemerintah Trump akhirnya setuju untuk tidak mengambil tindakan apa pun, setidaknya untuk sementara.
Langkah itu akan membuka front lain dalam perang dagang global yang telah mengadu domba Amerika Serikat dengan sekutu seperti Kanada, Meksiko, Eropa dan Jepang, dan memperdalam perpecahan dengan negara-negara pesaing seperti Cina.
Gedung Putih menolak berkomentar. Tetapi pemerintahan Trump telah sangat mengkritik pemerintahan sebelumnya karena membuat konsesi pada kebijakan perdagangan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri.
Baca juga: Entitas Dagang Rusia dan Cina Terbanyak Masuk Daftar Hitam AS
Trump mengatakan bahwa pendekatan tersebut telah membuat Amerika Serikat dalam posisi mensubsidi dunia, melemahkan industri Amerika dan mendorong pabrik dan pekerjaan di luar negeri, dan telah berjanji untuk memperbaiki hubungan perdagangan Amerika.
Tetapi keputusannya untuk mengancam sekutu dekat dengan tarif juga telah memicu keributan.
Pemerintahan Trump mengatakan pihaknya memberlakukan tarif pada baja dan aluminium untuk memperkuat keamanan nasional Amerika, tetapi para kritikus berpendapat bahwa pendekatan tersebut mempererat hubungan dengan sekutu yang jauh lebih penting bagi pertahanan Amerika Serikat.
Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. Sumber: Tracey Nearmy/Getty Images/aljazeera.com
Menanggapi laporan New York Times, Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada hari Senin mengatakan, eksportir aluminium Australia mematuhi persyaratan kesepakatan dengan Amerika Serikat.
Morrison mengatakan eksportir Australia tidak melakukan pelanggaran dagang.
"Kami memiliki pengaturan dengan Amerika Serikat dan kami bekerja dalam pengaturan itu," kata Morrison.
Baca juga: Cina Siap Gunakan Rare Earth untuk Balas Perang Dagang AS
Donald Trump mengenakan tarif 25 persen untuk baja dan 10 persen untuk impor aluminium di bulan Maret. Dia menyetujui pengecualian pada Australia setelah melakukan lobi oleh Perdana Menteri Australia saat itu, Malcolm Turnbull.
Australia mengekspor sekitar AUS$ 500 juta atau Rp 5 triliun pada baja dan aluminium ke Amerika Serikat setiap tahun.
