Restoran di Malaysia Beri Diskon 20 Persen Bagi Pengguna Huawei

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Google Vs Huawei

    Google Vs Huawei

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik restoran di kota Petaling Jaya, Malaysia memberi diskon 20 persen bagi pengguna telepon seluler Huawei yang membeli makanan dan minuman.

    Mengutip Asia One, Senin, 27 Mei 2019, pemilik restoran TNR, Angie Taweepan Chantowatha dan suaminya, Sean yang memberitahukan pemberian diskon makan dan minum di Instagram sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap Huawei yang masuk daftar kotak hitam Amerika Serikat sebulan lalu.

    Baca juga: Cina dan Huawei Tanggapi Larangan Presiden Trump, Apa Katanya?

    "Tunjukkan Power Huawei anda," tulis suami istri ini di halaman akun instagram.

    Diskon 20 persen berlaku hingga hari Rabu mendatang.

    Pemilik restoran ini memberi catatan bagi Muslim yang menggunakan telepon seluler Huawei bahwa restoran ini hanya menyajikan makanan mengandung babi.

    Baca juga: Setelah Huaewi, Giliran HIkvision Terancam Kena Sanksi AS

    Menurut Angie, penawaran diskon di Instagram mendapat respons di Facebook maupun Instagram.

    "Kami menerima banyak pertanyaan," kata Angie seraya mengatakan, akan banyak foto makanan yang diambil dari kamera telepon Huawei dan dimuat di Instagram beberapa hari mendatang.

    Angie menuturkan kepada Malay Mail, suaminya menilai perlakuan AS terhadap Huawei tidak sesuai hukum dan tidak adil bagi para konsumen yang mereka percaya selalu ada pilihan.

    Baca juga: Balas Pelarangan Huawei, Pemerintah Cina Bakal Larang Apple?

    Restoran di Petaling Jaya, Malaysia bukan satu-satunya yang memberikan dukungan kepada Huawei lewat kegiatan bisnis mereka. Satu restoran di Meksiko menawarkan gratis chicken wings untuk makan malam bagi yang dapat menunjukkan kepada staf restoran telepon seluler Huawei mereka.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.