TEMPO.CO, Yerusalem – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan sedang melakukan upaya final untuk menyelesaikan kebuntuan pembentukan pemerintahan koalisi menjelang tenggat pada Rabu, 29 Mei 2019.
Baca juga: Menang Pemilu, Benjamin Netanyahu Jadi Pemimpin Israel Terlama
Netanyahu mengalami kesulitan tak terduga saat berupaya membentuk kabinet koalisi untuk membentuk pemerintahan kelima kalinya menyusul kemenangan pada pemilu 9 April 2019.
Partai pengusung Netanyahu yaitu Partai Likud berupaya membangun koalisi dengan sejumlah partai sayap kanan dan nasionalis.
“Terjadi perbedaan antara Partai Yisrael Beitenu yang merupakan partai ultranasionalis pimpinan bekas Menteri Pertahanan Avigdor Liberman dengan Partai Judaisme Taurat Bersatu soal kewajiban militer bagi siswa seminari ultra-Orthodoks Yahudi,” begitu dilansir Reuters pada Ahad, 26 Mei 2019.
Baca juga: Polisi Israel Sudah Kantongi Bukti Dugaan Korupsi Netanyahu
Selama ini, Liberman berkukuh semua pria penganut ultra-Orthodox harus berbagi beban warga Yahudi Israel untuk melakukan wajib militer. Sebaliknya, partai berhaluan ultra-Orthodoks itu mengatakan para siswa seminari harus dikecualikan dari kewajiban militer seperti praktek yang telah berlangsung sejak 1948.
Batas waktu pembentukan kabinet selama 42 hari, yang diamanatkan undang-undang Israel, untuk membentuk kabinet bakal habis dua hari lagi.
Jika ini terjadi, Presiden Israel, Reuven Rivlin, bisa memberikan tugas ini kepada politikus lain setelah berkonsultasi dengan para pimpinan partai politik.
Baca juga: Netanyahu: Indonesia Sangat Penting Bagi Israel, Sehingga...
Ini bisa membuka jalan bagi bekas kepala staf militer Benny Gantz, yang merupakan pemimpin Partai Putih dan Biru, untuk mencoba membentuk pemerintahan mayoritas. Dia bakal membutuhkan sebagian politikus Partai Likud untuk membujuk Rivlin agar dia bisa membentuk koalisi mayoritas di parlemen.
Partai Likud dan Partai Putih dan Biru, masing-masing, meraih 35 kursi di Knesset, yang berjumlah total 120 kursi. Namun, Netanyahu dinilai sebagai pemenang karena terkesan bakal mampu membentuk pemerintahan mayoritas.
Netanyahu mengatakan bahwa dia telah mengundang semua mitra koalisi untuk bertemu dalam upaya final membentuk pemerintahan sayap kanan dan menghindari pemilu yang tidak perlu.
Baca juga: PM Israel Netanyahu Mau Caplok Tepi Barat Jika Terpilih Lagi
Secara terpisah, media Jpost melansir Netanyahu dan Liberman bakal berhadapan di Knesset pada Senin sore waktu setempat pada pekan ini mengenai pengesahan undang-undang wajib militer tadi.
Avigdor Lieberman. AP/Lefteris Pitarakis
Netanyahu mencapai kompromi pada Ahad malam dengan Partai Judaisme Taurat Bersatu, dan Partai Sayap Kanan Bersatu agar bisa membentuk pemerintahan menjelang tenggat pada Rabu malam.
Tapi, Liberman menolak tawaran itu dan menyebutnya upaya terang-terangan Netanyahu untuk menyalahkan dirinya jika terjadi pemilu lagi.
“Setelah gagal membentuk pemerintahan dengan kondisi ideal, kami berharap Perdana Menteri (Netanyahu) untuk menekan partai sayap kanan dan para rabi yang mendukung mereka,” begitu pernyataan Yisrael Beytenu.
