Warga Israel Menentang Imunitas Hukum pada PM Netanyahu

TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan masyarakat Israel pada Sabtu, 25 Mei 2019, melakukan unjuk rasa menentang langkah legislatif yang akan memberikan imunitas dari tuntutan hukum pada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Anggota parlemen Israel juga sedang menggodok pembatasan kekuasaan Mahkamah Agung.

Dikutip dari reuters.com, Minggu, 26 Mei 2019, para demonstran berkumpul di jantung kota Tel Aviv. Aksi ini juga diikuti oleh sebagian besar politikus dari seluruh partai oposisi Israel.

Kepolisian Israel tidak memberikan informasi perkiraan jumlah demonstran yang mengikuti aksi ini. Fotografer Reuters memperkirakan sekitar 20 ribu orang turun ke jalan mengikuti aksi protes ini, sedangkan koordinator memperkirakan sekitar 80 ribu orang mengikuti aksi ini.

Baca juga:Menang Pemilu, Benjamin Netanyahu Jadi Pemimpin Israel Terlama

Dalam file foto 23 Juli 2018 ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendengarkan juru bicaranya David Keyes saat ia membuka rapat kabinet mingguan di kantornya di Yerusalem. (Gali Tibbon / Pool via AP, File)

Baca juga:Benjamin Netanyahu Dapat Dukungan Parlemen Bentuk Pemerintah Baru

Netanyahu sudah lebih dari satu dekade memegang kekuasaan di Israel. Dia memenangkan pemilu untuk kelima kalinya pada April 2019 lalu, kendati Jaksa Agung pada Februari mengumumkan akan menjatuhkan tuntutan penipuan dan suap pada Netanyahu. Perdana Menteri Netanyahu saat ini menghadapi tiga kasus hukum untuk dugaan korupsi.

Atas tuduhan yang diarahkan padanya itu, Netanyahu menyangkal telah melakukan kesalahan dan menuding tuduhan itu bermuatan politik. Netanyahu meyakinkan tidak berencana mengundurkan diri, meskipun dia dikenai dakwaan.

Dalam aturan hukum Israel, Perdana Menteri tidak punya kewajiban untuk mengundurkan diri jika dikenai dakwaan hukum, namun begitu para pendukung setia Netanyahu di Partai Likud berjanji akan mengupayakan di parlemen agar Netanyahu mendapat imunitas dari tuntutan jaksa penuntut selama dia menjabat sebagai Perdana Menteri.