Dinilai Sukses Tangkal Hoaks, Apa yang Dilakukan Finlandia?

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Siswa di kelas studi sosial Valentina Uitto meneliti masalah yang dimainkan dalam pemilihan Uni Eropa mendatang sebagai bagian dari kurikulum berpikir kritis mereka.[CNN]

    Siswa di kelas studi sosial Valentina Uitto meneliti masalah yang dimainkan dalam pemilihan Uni Eropa mendatang sebagai bagian dari kurikulum berpikir kritis mereka.[CNN]

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Finlandia dinilai sukses menangkal penyebaran hoaks atau berita bohong.

    Finlandia menghadapi kampanye propaganda yang didukung Kremlin sejak mendeklarasikan kemerdekaan dari Rusia 101 tahun lalu. Tetapi pada tahun 2014, setelah Moskow menganeksasi Krimea dan mendukung pemberontak di Ukraina timur, menjadi jelas bahwa medan perang telah bergeser, yakni perang informasi secara online.

    Sejatinya, kampanye anti-hoaks Finlandia telah dimulai lima tahun lalu.

    Seperti dilansir dari CNN, 20 Mei 2019, inisiatif anti-hoaks diluncurkan oleh pemerintah Finlandia pada tahun 2014, dua tahun sebelum dugaan Rusia ikut campur dalam pemilihan presiden AS. Kampanye dengan kursus ditujukan untuk mengajar penduduk, mahasiswa, jurnalis dan politisi bagaimana cara melawan informasi palsu yang dirancang untuk menabur perpecahan.

    Baca juga: World Happiness Report Rilis Daftar Negara Paling Bahagia Dunia

    Inisiatif ini hanyalah satu lapisan dari pendekatan lintas sektor multi-cabang, yang diluncurkan negara untuk mempersiapkan warga dari segala usia dalam lanskap digital yang kompleks saat ini dan masa depan.

    Lalu bagaimana Finlandia bisa sukses dengan kampanye anti-hoaksnya?

    Pada suatu sore baru-baru ini di Helsinki, sekelompok siswa berkumpul untuk mendengarkan ceramah tentang subjek hoaks.

    Jussi Toivanen berdiri di depan kelas di Espoo Adult Education Center, menyampaikan presentasi PowerPoint-nya.

    Sebuah slide berjudul "Sudahkah Anda terkena pasukan troll Rusia?" Termasuk daftar metode yang digunakan untuk menipu pembaca di media sosial: manipulasi gambar dan video, setengah-kebenaran, intimidasi dan profil palsu.

    Slide lain, menampilkan diagram halaman profil Twitter, menjelaskan cara mengidentifikasi bot: mencari stok foto, menilai volume unggahan per hari, memeriksa terjemahan yang tidak konsisten dan kurangnya informasi pribadi.

    Jussi Toivanen, yang telah bepergian ke seluruh penjuru negara untuk melatih orang Finlandia, di kantornya di Helsinki.[CNN]

    Toivanen, kepala spesialis komunikasi untuk kantor perdana menteri, mengatakan sulit untuk menentukan dengan tepat jumlah operasi informasi yang salah untuk menargetkan negara dalam beberapa tahun terakhir, tetapi sebagian besar bermain pada isu-isu seperti imigrasi, Uni Eropa, atau apakah Finlandia harus menjadi anggota penuh NATO.

    Ketika trolling meningkat pada tahun 2015, Presiden Sauli Niinisto meminta setiap orang Finlandia untuk bertanggung jawab atas perang melawan informasi palsu.

    Setahun kemudian, Finlandia mendatangkan pakar Amerika untuk memberi nasihat kepada pejabat tentang cara mengenali berita palsu, memahami mengapa berita itu menyebar dan mengembangkan strategi untuk melawannya. Sistem pendidikan juga direformasi untuk menekankan pemikiran kritis.

    Meskipun sulit untuk mengukur hasilnya secara real-time, pendekatan tersebut tampaknya berhasil, dan sekarang negara-negara lain melihat ke Finlandia sebagai contoh bagaimana memenangkan perang melawan informasi yang salah.

    "Ini bukan hanya masalah pemerintah, seluruh masyarakat telah menjadi sasaran. Kami melakukan bagian kami, tetapi tugas setiap orang adalah untuk melindungi demokrasi Finlandia," kata Toivanen.

    "Garis pertahanan pertama adalah guru taman kanak-kanak," kata Toivanen.

    Menyortir fakta dari fiksi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.