Google Tunda Kerja Sama dengan Huawei, Mengapa?

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah calon pembeli pre-order smartphone Huawei P30 Series antri di depan gerai Huawei di Mal Taman Anggrek, Jakarta, Jumat, 12 April 2019. (Foto ANTARA)

    Sejumlah calon pembeli pre-order smartphone Huawei P30 Series antri di depan gerai Huawei di Mal Taman Anggrek, Jakarta, Jumat, 12 April 2019. (Foto ANTARA)

    TEMPO.CO, Jakarta - Google menunda berbisnis dengan Huawei, raksasa manufaktur teknologi informasi Cina, yang mengharuskan pengirimam produk perangkat keras dan perangkat lunak, kecuali yang dicakup oleh lisensi sumber terbuka atau open source.

    Penundaan ini sebagai dampak dari perseteruan antara Huawei dengan pemerintah AS yang memasukkan Huawei dalam kotak hitam perdagangan di seluruh dunia, seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin, 20 Mei 2019.

    Baca juga: Pendiri Huawei Tanggapi Larangan Amerika

    Dengan penundaan ini, Huawei seketika kehilangan akses untuk memperbaharui sistem operasi Android. Perusahaan teknologi informasi asal Cina ini juga kehilangan akses ke aplikasi terkenal dan layanan Google Play Store dan Gmail app.

    Google juga akan menghentikan penyediaan dukungan teknis dan kolaborasi untuk layanan Android dan Google untuk Huawei ke depannya.

    Rincian lebih detil masih didiskusikan secara internal di Google.

    Menanggapi sikap Google, Huawei dikabarkan sedang mempelajari dampak dari penundaan kerja sama bisnis oleh Google.

    Baca juga: Diduga Melanggar Sanksi Amerika Serikat, Bos Huawei Ditahan

    Penangguhan layanan Google membuat Huawei bakal mendapatkan akses sistem operasi Android dari sumber terbuka berlisensi yang secara gratis membuka pintu bagi siapa saja yang mau menggunakannya.

    Sebelumnya, pendiri dan Chief Executive Officer Huawei Technologies, Ren Zhengfei, mengatakan pertumbuhan perusahaan manufaktur telekomunikasi itu bakal melambat pasca keputusan pembatasan yang dikeluarkan pemerintah AS.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.