Raja Salman Undang Teluk dan Arab Gelar Pertemuan Darurat

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal Angkatan Laut UEA terlihat di sebelah Al Marzoqah, kapal tanker Arab Saudi, di lepas Pelabuhan Fujairah, UEA 13 Mei 2019. [REUTERS / Satish Kumar]

    Kapal Angkatan Laut UEA terlihat di sebelah Al Marzoqah, kapal tanker Arab Saudi, di lepas Pelabuhan Fujairah, UEA 13 Mei 2019. [REUTERS / Satish Kumar]

    TEMPO.CO, Jakarta - Menanggapi aksi sabotase dan teror beberapa hari lalu, Raja Salman dari Arab Saudi mengundang pemimpin negara-negara Teluk dan Arab untuk menghadiri pertemuan darurat di Mekkah pada 30 Mei mendatang.

    Baca juga: Empat Kapal Tanker Diduga Disabotase di Selat Hormuz

    Menurut Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada hari Sabtu, 18 Mei 2019, pertemuan tingkat tinggi yang bersifat darurat itu untuk membahas dampak dari sabotase empat kapal tanker Arab Saudi di perairan Uni Emirat Arab dan dua hari kemudian serangan drone terhadap instalasi minyak Arab Saudi di Riyadh.

    Baca juga: Militan Houthi Serang Fasilitas Pengolahan Minyak Arab Saudi

    "Serangan terhadap kapal-kapal di perairan Uni Emirat Arab dan teroris yang didukung Iran dan milisi Houthi menyerang dua instalasi minyak di Kerajaan. Ini implikasi serius bagi perdamaian serta keamanan di kawasan ini dan internasional serta suplai dan stabilitas pasar minyak dunia," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi kepada media Arab Saudi, seperti dikutip dari Al Arabiya, Minggu, 19 Mei 2019.

    Seorang analis politik Teluk, Eckart Woertz, mengatakan,”saat ini lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.”

    Menurut Woertz, seperti dilansir Aljazeera, serangan terhadap kapal tanker minyak dan pipa minyak harus dilihat dengan latar belakang meningkatnya kehadiran militer AS di Teluk dan memburuknya hubungan dengan Iran. Ini terjadi setelah AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir 2015.

    Undangan Raja Salman kepada pemimpin negara-negara Arab dan Teluk terkait dengan KTT ke 14 Organisasi Kerja Sama Islam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.