Perang Dagang Bikin Petani AS Gerah, Trump Janji Subsidi Rp 216 T

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang petani Amerika memanen adangnya di Pecatonica, Illinois, AS, 25 Juli 2018.[REUTERS / Joshua Lott]

    Seorang petani Amerika memanen adangnya di Pecatonica, Illinois, AS, 25 Juli 2018.[REUTERS / Joshua Lott]

    TEMPO.CO, Jakarta - Petani Amerika Serikat mulai frustasi dengan perang dagang Presiden Donald Trump terhadap Cina.

    Petani telah lama kena imbas keputusan Trump untuk mendapatkan kesepakatan perdagangan yang lebih baik dengan Beijing, yang menurutnya tidak adil bagi Amerika Serikat.

    Trump tiba-tiba menaikkan tarif US$ 200 miliar (Rp 2.889 triliun) impor barang Cina minggu lalu, yang kemudian dibalas Beijing pada Senin dengan menaikkan tarif barang-barang AS senilai US$ 60 miliar (Rp 867 triliun)

    Baca: Cina Naikkan Tarif Impor dari Amerika, Retaliasi Perang Dagang

    Peningkatan tarif tidak mengenai produk pertanian secara langsung, karena sebagian besar sudah menghadapi tarif 25 persen yang diberlakukan oleh Cina tahun lalu. Namun berita itu masih membuat harga komoditas anjlok.

    "Presiden Amerika Serikat berutang petani seperti saya pada beberapa jenis rencana aksi," John Wesley Boyd Jr, seorang petani kedelai di Baskerville, Virginia, dikutip dari CNN, 14 Mei 2019.

    "Petani adalah basisnya. Mereka membantu memilih presiden ini...dan sekarang dia membelakangi para petani Amerika ketika kita paling membutuhkannya," tambahnya.

    Petani Lucas Richard dari LFR Grain memanen tanaman kedelai di sebuah pertanian di Hickory, North Carolina, AS 29 November 2018. [REUTERS / Charles Mostoller]

    Para petani kedelai, jagung, dan gandum telah berjuang melawan tarif dari Cina selama hampir satu tahun.

    Beijing mengenakan bea masuk sebagai balasan atas tarif yang dikenakan pada produk-produk Cina oleh pemerintahan Trump.

    Tarif membuat produk pertanian Amerika lebih mahal bagi importir Cina, dan pembeli swasta sebagian besar berhenti membeli kedelai atau gandum yang ditanam di Amerika.

    Baca: Cina Balas Naikkan Tarif Impor Produk AS, Bursa Saham Anjlok

    Menyusul serangan tarif balasan dari Cina, Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Senin bahwa pemerintahannya berencana untuk memberikan sekitar US$ 15 miliar (Rp 216 triliun) untuk subsidi petani, yang produk-produknya mungkin ditargetkan dengan tarif oleh Cina.

    "Kami akan mengambil tahun tertinggi, pembelian terbesar yang pernah dilakukan Cina dengan para petani kami, yaitu sekitar US$ 15 miliar (Rp 216 triliun), dan melakukan sesuatu yang timbal balik kepada para petani kami sehingga para petani kami dapat melakukannya dengan baik," kata Trump, dikutip dari Reuters.

    Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang paket bantuan itu.

    Presiden Cina Xi Jinping saat acara makan siang bersama dengan Presiden Donald Trump setelah pertemuan KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, 1 Desember 2018. REUTERS/Kevin Lamarque

    Para petani Amerika, basis utama pendukung Trump, termasuk di antara yang paling terpukul dalam perang dagang.

    Kedelai adalah ekspor pertanian AS yang paling bernilai, dan pengiriman ke Cina turun ke level terendah 16 tahun pada tahun 2018. Penjualan kedelai AS di tempat lain gagal menebus kerugian tersebut. Kedelai kedelai AS jatuh ke level terendah dalam satu dekade pada hari Senin.

    Baca: Trump Kecam Cina, Sebut Sengaja Mengincar Petani Amerika

    Menteri Pertanian AS Sonny Perdue mengatakan pada hari Jumat bahwa Trump telah memintanya untuk membuat rencana untuk membantu para petani Amerika mengatasi dampak besar perang dagang AS-Cina terhadap sektor pertanian.

    Program bantuan baru akan menjadi bantuan putaran kedua bagi para petani, setelah rencana Departemen Pertanian senilai US$ 12 miliar (Rp 173 triliun) tahun lalu untuk kompensasi harga yang lebih rendah atas barang-barang pertanian, dan kehilangan penjualan para petani akibat imbas perang dagang AS-Cina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.